ManadoPost.id—Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pulau Miangas pada Sabtu (9/5/2026) menjadi perhatian nasional. Selain karena Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan internasional, kunjungan tersebut juga dipandang sebagai simbol kuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan utara.
Publik pun sempat mempertanyakan tidak hadirnya Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dalam penyambutan Presiden di Miangas.
Padahal, seluruh persiapan keberangkatan rombongan pemerintah daerah disebut telah rampung sejak Sabtu pagi. Informasi yang diperoleh menyebutkan sebanyak 23 manifest rombongan Gubernur dan Forkopimda Sulut sudah disiapkan untuk bertolak menuju Miangas menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara pada pukul 06.00 WITA.
Seluruh unsur pendukung kegiatan mulai dari pengamanan, protokoler, koordinasi lapangan hingga skenario penyambutan VVIP dilaporkan telah berada dalam kondisi siap. Namun rencana keberangkatan tersebut akhirnya dibatalkan menyusul instruksi langsung dari pemerintah pusat.
Arahan itu diterima melalui Sekretaris Kabinet RI pada Jumat malam (8/5/2026). Dalam instruksi tersebut, Gubernur Sulut dan unsur Forkopimda diminta tetap berada di Manado untuk menjaga stabilitas daerah serta memastikan kesiapsiagaan pengamanan selama Presiden melaksanakan agenda di wilayah perbatasan.
Keputusan itu disebut merupakan bagian dari pola pengamanan berlapis yang diterapkan dalam kunjungan kepala negara, khususnya di kawasan strategis nasional seperti Miangas. Pemerintah pusat menilai pengamanan Presiden tidak hanya difokuskan di titik kunjungan, tetapi juga mencakup wilayah penyangga yang memiliki nilai penting dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional.
Sebagai provinsi yang berada di garis depan perbatasan Indonesia, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional, mobilitas lintas negara, serta pengawasan kawasan laut utara Indonesia. Karena itu, keberadaan pimpinan daerah di pusat kendali pemerintahan dianggap penting untuk mengantisipasi berbagai potensi situasi yang dapat berkembang sewaktu-waktu.
“Ini bukan soal ketidakhadiran dalam seremoni semata, tetapi bagian dari pelaksanaan tugas negara dan pengamanan wilayah,” ungkap sumber pemerintahan yang memahami proses koordinasi kunjungan Presiden tersebut.
Dalam perspektif pemerintahan dan militer, kepatuhan terhadap rantai komando menjadi prinsip utama yang wajib dijalankan. Sebagai purnawirawan TNI, Gubernur Yulius Selvanus dinilai memahami pentingnya disiplin terhadap instruksi negara, terutama dalam agenda strategis yang melibatkan Presiden RI di wilayah perbatasan.
Langkah untuk tetap berada di Manado dinilai sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas regional. Forkopimda Sulut disebut memilih memprioritaskan pengendalian situasi keamanan dibanding menghadiri seremoni penyambutan secara langsung di lokasi kunjungan Presiden.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas sendiri memiliki makna simbolis dan geopolitik yang kuat. Kehadiran kepala negara di pulau terluar itu mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan negara hadir hingga wilayah paling depan Indonesia.
Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem pengamanan negara berjalan secara terintegrasi. Pengamanan Presiden dilakukan tidak hanya di titik kegiatan, tetapi juga melalui koordinasi menyeluruh dari pusat hingga daerah penyangga strategis seperti Sulawesi Utara.
Di tengah berkembangnya opini publik terkait absennya Gubernur dan Forkopimda Sulut di Miangas, keputusan itu justru dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat serta komitmen menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan Indonesia.
Editor : Angel Rumeen