MANADOPOST.ID— Ketua Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP), Philip Pantouw, menilai Prof. Sumitro Djojohadikusumo layak diusulkan sebagai pahlawan nasional karena perannya yang sangat besar dalam membangun fondasi perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan.
Dalam wawancara dengan Manado Post, Philip Pantouw mengatakan Prof Sumitro merupakan begawan ekonomi Indonesia yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Namun pada era 1950-an, sejumlah gagasan ekonomi yang diperjuangkannya justru banyak mendapat pertentangan politik dari pemerintahan saat itu.
“Prof Sumitro adalah sosok visioner. Beliau doktor ekonomi pertama Asia. Prof. Soemitro Djojohadikusumo menempuh pendidikan tingginya di Belanda pada tahun 1935 di Nederlandse Economische Hogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda), yang saat ini lebih dikenal dengan nama Erasmus University Rotterdam. Di sana beliau mengambil studi di bidang ekonomi," jelas Philip Pantouw.
"Di saat para pemimpin Asia masih memikirkan militer dan politik pasca merdeka, Prof Sumitro sudah memikirkan industrialisasi, investasi, dan pembangunan ekonomi modern ketika Indonesia baru merdeka. Sayangnya saat itu pemikiran beliau sering berbenturan dengan situasi politik dan ideologi pemerintahan,” ujar Pantouw.
Menurutnya, sejarah kemudian membuktikan bahwa gagasan ekonomi Prof Sumitro justru menjadi salah satu kunci kemajuan bangsa-bangsa Asia.
“Bahkan kalau kita lihat, sekitar 20 tahun kemudian pemikiran ekonomi Prof Sumitro banyak diterapkan oleh Deng Xiaoping di China melalui kebijakan ekonomi terbuka dan liberalisasi ekonomi. Hasilnya China bisa maju sangat pesat,” katanya.
Philip Pantouw menjelaskan terdapat sejumlah kesamaan menarik antara pemikiran ekonomi Prof Sumitro pada era 1950-an dengan kebijakan pembangunan Deng Xiaoping di China sejak akhir 1970-an.
Keduanya, kata Pantouw, sama-sama berpandangan bahwa negara yang baru bangkit tidak bisa hanya mengandalkan politik atau ideologi semata, tetapi harus membangun kekuatan ekonomi nasional secara nyata.
“Prof Sumitro percaya Indonesia tidak cukup hanya merdeka secara politik, tetapi juga harus mandiri secara ekonomi. Karena itu beliau mendorong industrialisasi, pendidikan ekonomi modern, dan pembangunan sektor produktif,” jelasnya.
Hal serupa kemudian dilakukan Deng Xiaoping setelah China keluar dari masa Revolusi Kebudayaan. Deng menilai kemajuan negara harus diukur dari kesejahteraan rakyat dan kekuatan ekonomi, bukan sekadar slogan ideologi.
“Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara kuat lahir dari ekonomi yang kuat,” tambah Pantouw.
Ia juga menilai Prof Sumitro dan Deng Xiaoping sama-sama memiliki pendekatan pragmatis dalam pembangunan ekonomi. Prof Sumitro membuka ruang investasi asing, kerja sama internasional, serta penggunaan ilmu ekonomi modern untuk mempercepat pembangunan nasional.
Sementara Deng Xiaoping terkenal dengan prinsip pragmatisnya, yakni “tidak penting kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.”
“Artinya ideologi tidak boleh menghambat kemajuan ekonomi. Selama kebijakan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka itu layak diterapkan,” katanya.
Selain itu, keduanya juga sama-sama percaya pada pentingnya industrialisasi sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Prof Sumitro sejak awal telah mendorong pembangunan industri nasional, penguatan perbankan, pengembangan tenaga ahli, dan transformasi ekonomi dari agraris menuju industri modern.
Langkah serupa kemudian dijalankan Deng Xiaoping melalui pembangunan kawasan industri, pembukaan zona ekonomi khusus, penarikan investasi asing, dan penguatan manufaktur nasional.
“Keduanya memahami bahwa negara miskin tidak akan maju bila hanya menjual bahan mentah,” ujar Pantouw.
Kesamaan lain terlihat dalam upaya menyiapkan generasi teknokrat dan sumber daya manusia unggul. Prof Sumitro dikenal melahirkan banyak ekonom muda Indonesia yang kemudian berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
Di China, Deng Xiaoping juga membuka akses pendidikan modern dan mengirim banyak mahasiswa belajar ke luar negeri untuk mempercepat kemajuan teknologi dan ekonomi.
Menurut Pantouw, perbedaan terbesar keduanya terletak pada kondisi politik negara masing-masing. Deng Xiaoping memiliki kekuasaan politik yang kuat dan stabil sehingga reformasi ekonominya berjalan konsisten selama puluhan tahun.
Sedangkan Prof Sumitro hidup di tengah situasi politik Indonesia yang tidak stabil pada era 1950–1960-an, ditandai pergantian kabinet dan konflik ideologi yang tajam.
“Akibatnya banyak gagasan besar Prof Sumitro baru diterapkan lebih luas pada era berikutnya. Tetapi beliau tetap merupakan salah satu arsitek utama modernisasi ekonomi Indonesia,” tegas Pantouw.
Karena itu, MKBP menilai jasa dan pemikiran Prof Sumitro sangat layak mendapat penghargaan negara melalui pengusulan gelar pahlawan nasional. (*)
Editor : Tommy Waworundeng