MANADOPOST.ID — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat dibangun untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa dipengaruhi praktik titipan, pungutan, maupun jalur khusus.
Penegasan itu disampaikan Mensos saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog bersama calon siswa serta calon orang tua siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 di Sentra Tumou Tou, Manado, Kamis (11/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Mensos tidak hanya menyampaikan arah besar program Sekolah Rakyat, tetapi juga memberi penjelasan langsung mengenai mekanisme penerimaan siswa, sasaran program, hingga target pengembangannya secara nasional.
Ia menekankan proses masuk Sekolah Rakyat harus bersih dan tidak boleh diintervensi kepentingan apa pun.
“Jangan ada yang memberikan uang, sogok atau titipan, suap-menyuap tidak boleh ada KKN,” tegas Gus Ipul di hadapan calon siswa dan orang tua.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses keluarga kurang mampu.
Karena itu, pemerintah menerapkan sistem penerimaan yang berbeda dari sekolah pada umumnya.
Mensos yang sering disapa Gus Ipul itu menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Artinya, anak-anak yang menjadi peserta didik bukan berasal dari mekanisme pendaftaran mandiri, melainkan dijaring melalui proses penjangkauan yang dilakukan pemerintah berdasarkan data sosial dan ekonomi. Proses awal dimulai melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Prioritas diberikan kepada keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Setelah masuk dalam basis data, dilakukan verifikasi dan penjangkauan lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah daerah.
Tahapan berikutnya adalah dialog serta persetujuan dari orang tua atau wali calon siswa, sebelum akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah sebagai peserta didik Sekolah Rakyat. "Karena itu pemerintah melarang adanya praktik menjangkau keluarga di luar data, memanipulasi data, menerima imbalan dalam bentuk apa pun, maupun menerima titipan," tegasnya.
Namun apabila ditemukan keluarga kurang mampu yang belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah membuka ruang untuk dilakukan pemutakhiran data terlebih dahulu.
Dalam dialog tersebut, Gus Ipul juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Untuk wilayah Manado, SRMP telah berjalan sejak Juli 2025 dan saat ini telah menampung 75 siswa.
Ia bersyukur, perubahan pada siswa mulai terlihat sejak mereka mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Anak-anak dinilai lebih percaya diri, lebih aktif, memiliki kondisi fisik yang lebih baik, dan mulai menunjukkan prestasi akademik.
“Kita lihat sekarang anak-anak sudah lebih percaya diri, lebih semangat belajar, lebih berani tampil di atas panggung dan lebih bugar,” katanya.
Bahkan, sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mengikuti ajang Olimpiade Nasional di bidang sains dan matematika. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi bukan penghalang untuk berprestasi ketika anak memperoleh lingkungan belajar yang baik.
Untuk memperluas dampak program tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pada tahun ini ditargetkan pembangunan 1.000 gedung permanen Sekolah Rakyat secara nasional.
Khusus di Sulut, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Minahasa disebut telah mencapai sekitar 80 persen dan memasuki tahap penyelesaian.
Berdasarkan simulasi yang dipaparkan Kementerian Sosial, kapasitas Sekolah Rakyat secara nasional ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 426 ribu siswa pada 2029.
Tahapannya meliputi:
Tahun ajaran 2025/2026: 46.200 siswa
Tahun ajaran 2026/2027: 153.600 siswa (akumulatif)
Tahun ajaran 2027/2028: 274.800 siswa (akumulatif)
Tahun ajaran 2028/2029: 426.000 siswa (akumulatif).
Editor : Ayurahmi Rais