"Kajari Bitung dengan ini mengimbau kepada masyarakat Girian Indah untuk tidak terprovokasi dan mengikuti ajakan-ajakan demo yang bersifat provokatif yang beredar di media sosial," ungkapnya kepada sejumlah wartawan di Gazebo Adhyaksa kompleks Kantor Kejari Bitung, Rabu (26/2/2025).
Kajari memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip integritas dan humanis.
"Bahwa perkara pemalsuan surat tersebut tidak ada hubungannya dengan sengketa kepemilikan lahan eks erpracht tersebut," katanya.
Menurutnya, sengketa kepemilikan lahan merupakan ranah perdata dan Kejaksaan tidak memiliki kewenangan perdata terkait kepemilikan lahan.
"Kewenangan Kejaksaan terkait dengan permasalahan pidana, menerima berkas dari Penyidik Kepolisian untuk dilimpahkan ke persidangan," jelasnya.
Kajari Bitung juga menyampaikan bahwa ada sejumlah oknum Makelar Kasus (Markus) yang senantiasa melakukan lobi-lobi atau intervensi dalam setiap penanganan perkara di Kejari Bitung.
Dan Kajari Bitung eks Penyidik KPK ini menyampaikan, menolak dengan tegas setiap oknum Markus untuk menginjakkan kakinya di Kantor Kejari Bitung.
"Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi parameter menuju kepastian hukum. Agar semua masyarakat Kota Bitung menerima manfaat dari penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Dan menghindari setiap kepentingan dan intervensi untuk kepentingan tertentu," ungkap Yadyn.
"Perkara tersebut akan kami limpahkan penanganan perkaranya dan benar atau salah terdakwa dalam perkara pidana tersebut, nantinya ditentukan oleh Majelis Hakim di persidangan," tutup Kajari yang sukses dalam menangani perkara korupsi dan pencucian uang Jiwasraya dan Asabri ini.(*)
Editor : Franky Sumaraw