Pasalnya hingga kini, kapal penyeberangan KMP Tude yang selama ini menjadi urat nadi transportasi antara Kota Bitung dan Pulau Lembeh, mangkrak, belum beroperasi. Kondisi ini membuat harga barang melonjak.
Pnt Noldy Pangasih, salah satu tokoh pemuda Pulau Lembeh, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
Ia menilai keterlambatan pengoperasian KMP Tude sangat menyiksa masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada transportasi laut tersebut, untuk mendatangkan logistik dan kebutuhan pokok lainnya.
“Material bangunan jadi sangat mahal. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang lain ikut melonjak.
Kami hanya minta satu: segera operasikan kembali KMP Tude. Ini sudah terlalu lama. KMP Tude adalah nadi kami,” ujar Noldy dengan suara lantang, Rabu (23/4/2025).
Sejak KMP Tude berhenti beroperasi, warga Pulau Lembeh praktis kehilangan akses utama ke daratan utama Kota Bitung.
Hal ini berdampak pada distribusi barang, pelayanan publik, hingga mobilitas warga yang sangat terganggu.
"Selaku operator, Perumda Bangun Bitung jangan tinggal diam! KMP Tude sangat penting bagi kami masyarakat di Pulau Lembeh," tegas Noldy.
Sementara itu, Direktur Teknik Perumda Bangun Bitung, Yohan Mangempis saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada proses administrasi yang masih berlangsung di tingkat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurutnya, subsidi operasional dari Kemenhub belum bisa dicairkan karena adanya perubahan e-katalog.
"Subsidi dari kementerian belum masuk karena ada perubahan e-katalog. Perumda Bangun Bitung punya OSS tidak lengkap aset dan perijinan. Ini sementara proses," kata Yohan.(fys)
Editor : Franky Sumaraw