Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung diketahui tidak hadir dalam sidang penting terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).
Padahal, pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka (HH–RM) selama ini telah berupaya keras melakukan pembenahan pengelolaan keuangan, sehingga hak-hak ASN dapat terpenuhi tepat waktu.
Namun, suasana paripurna yang dihadiri langsung Wali Kota justru memperlihatkan deretan kursi kosong di area tempat duduk para pejabat Pemkot.
Situasi ini langsung menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan pengamat publik Kota Bitung, Sany Kakauhe.
Ia menilai ketidakhadiran tersebut merupakan pelanggaran etika birokrasi.
“Bagaimana mungkin Wali Kota hadir untuk membahas masa depan kota, tapi para bawahannya justru menganggap remeh? Ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional terhadap masyarakat,” tegas Sany, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi Wali Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kedisiplinan kepala perangkat daerah.
“Saya meminta Wali Kota Bitung tegas dalam meningkatkan disiplin pegawai serta memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Jika tidak, hal-hal seperti ini akan terus berulang dan mencederai pemerintahan HH–RM. Saatnya melakukan penyegaran jabatan,” tambahnya.
Fenomena ini semakin menguatkan pandangan publik bahwa pembenahan internal menjadi pekerjaan rumah penting bagi Pemkot Bitung.
Selain demi menjaga citra pemerintahan, langkah tegas terhadap pelanggaran kedisiplinan juga akan memastikan visi pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.(fys)
Editor : Franky Sumaraw