2022, Sulut Kelola 35 Triliun APBN, Wagub Kandouw Beri Peringatan Tegas

MANADO---2022 mendatang. Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan kepercayaan untuk mengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fantastis, dari pemerintah pusat. Jumlahnya Rp35 triliun. Angka ini sudah dipastikan, pasca penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022, serta pemberian penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 di Gedung Keuangan Negara Manado, Jumat (3/12) kemarin. Pantauan Manado Post, DIPA diterima langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) melalui Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Dan langsung diserahkan secara simbolis kepada kepala daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Sulut. "Jadi DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan Satuan kerja (Satker) dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut. Penyampaian DIPA dan daftar alokasi TKKD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi yang lebih cepat. Upaya ini juga menjadi bukti bahwa Sulut dapat tetap produktif di masa pandemik Covid-19," ungkap Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Kandouw juga membeberkan bahwa, dari total dana APBN tahun 2022 yang dialokasikan untuk Provinsi Sulut sebesar 8,87 triliun dalam bentuk DIPA yang diserahkan kepada 452 Satker K/L. Dari keseluruhan alokasi, sebesar 3,19 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, 3,38 triliun untuk belanja barang, 2,28 triliun untuk belanja modal, dan sebesar 21,53 miliar untuk belanja bantuan sosial. Sementara itu, alokasi TKDD yang masuk ke Provinsi Sulut adalah yang paling besar. Pasalnya alokasi TKDD yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 13,25 triliun. "Adapun alokasi TKDD tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8,03 triliun, DBH 570,33 miliar, DAK Fisik 1,76 triliun, DAK Non Fisik 1,69 triliun, Dana Insentif Daerah 106,60 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,09 triliun. Dengan adanya alokasi dana ini, Pemprov Sulut serta Satker K/L sangat optimis bahwa total anggaran yang akan dibelanjakan sebesar 35 triliun. Jumlah yang sangat signifikan sementara jumlah penduduk kita hanya 2,6 juta. Tentu koordinasi, sinergitas sangat penting untuk terus dilakukan, agar serapan anggaran dana APBN ini bisa berjalan dengan baik di tahun 2022 nanti," jelasnya. Wagub Kandouw juga menekankan terkait 6 hal pokok yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Pertama, belanja tahun 2022 tetap memprioritaskan tentang penanggulangan Covid-19. Kedua, mengendorse untuk tetap memperhatikan jaring pengamat sosial. Ketiga, diingatkan untuk tetap selaras dengan Pemerintah Pusat terkait peningkatan SDM, baik pendidikan maupun kesehatan. Keempat, terus memperhatikan pembangunan infrastruktur. Kelima, kemandirian fiskal di kalangan pengelolaan keuangan. Keenam, melaksanakan kegiatan yang berlandaskan zore budgeting," ujarnya. Mantan Ketua DPRD Sulut ini menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus bersama berpikir spektrum yang kuat. Begitu juga koordinasi sesama kabupaten/kota. Optimalkan output dan outcome dan lepaskan ego sektoral. Bersamaan dengan itu kerjasama dengan TNI-Polri dan Forkopimda. "Mudah-mudahan, hari ini menjadi momentum konsolidasi bagi kita semua. Karena menghabiskan puluhan ribu triliun itu bukan satu hal yang mudah. Harus banyak koordinasi. Baik koordinasi horizontal maupun vertikal. Saya mengucapkan selamat bekerja. Ini merupakan beban, di satu sisi kita dituntut menghabiskan namun kita juga harus memperhatikan tentang akuntabel dan integritas. Di sisi lain, output dan outcome-nya jelas," tegasnya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan bahwa keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi pandemi, dan seluruh penggunaan anggaran negara menjadi tanggung jawab bersama. "Langkah-langkah pemulihan ekonomi menggunakan instrumen APBN sejak dua tahun terakhir telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas, dan mendorong pemulihan ekonomi," ucapnya. Ratih Hapsari juga mengatakan bahwa, koordinasi kebijakan, telah berjalan secara harmonis, sinkron dan kredibel dalam menghadapi tekanan pandemi. "Namun demikian, sinergi pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat dalam upaya penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat. Menciptakan kesempatan kerja, dan menurunkan kembali tingkat kemiskinan. Jika koordinasi dan komunikasi terus berjalan dengan baik, maka di tahun 2022, dana ini akan bisa terserap tentu dengan manfaat yang besar bagi masyarakat di Provinsi Sulut," kuncinya. (*) Editor : Ayurahmi Rais