MANADOPOST — Untuk memastikan penggunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram tepat sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Pertamina Patra Niaga SulutGo dan Hiswana Migas melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat usaha, Selasa (21/10) pagi.
Sidak ini menyasar beberapa jenis usaha seperti rumah makan, kafe, dan laundry yang diduga masih menggunakan LPG bersubsidi.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, tim gabungan menemukan masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan tabung LPG 3 kilogram padahal penggunaannya telah diatur secara tegas oleh pemerintah hanya untuk masyarakat kurang mampu dan usaha mikro.
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga SulutGo IV Gas, Ahmad Fernando, menjelaskan bahwa sesuai peraturan Dirjen Migas, penggunaan LPG 3 kilogram tidak diperbolehkan bagi usaha seperti restoran, laundry, pertanian, peternakan, serta usaha menengah dan besar lainnya.
“Dari hasil sidak, kami masih mendapati sejumlah usaha yang memakai LPG 3 kilogram. Terhadap temuan itu, kami langsung melakukan penukaran tabung. Dua tabung LPG 3 kilogram kami ganti dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram, dan isiannya kami gratiskan,” ungkap Fernando yang juga bersama Ketua Hiswanaigas Sonny Bongkriwan.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bentuk edukasi sekaligus dorongan bagi pelaku usaha agar beralih menggunakan LPG non-subsidi.
“Kami mengimbau agar pelaku usaha yang belum menggunakan Bright Gas segera beralih, sedangkan yang sudah beralih diharapkan tetap konsisten menggunakan LPG non-subsidi. Kami juga berterima kasih kepada para pengusaha yang sudah taat aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menegaskan bahwa kegiatan sidak ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas untuk memastikan penyaluran subsidi energi berjalan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan penggunaan yang tepat, diharapkan kelangkaan LPG 3 kilogram tidak lagi terjadi di Kota Manado,” kata Sualang.
Ia juga mengingatkan agar hotel, kafe, restoran besar, serta usaha menengah ke atas tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi. “Gas 3 kilogram adalah hak masyarakat kecil, bukan untuk usaha komersial,” tegasnya.
Baca Juga: RHK GMIM Sabtu 1 November 2025, Kejadian 48:20-22 Tuhan Allah Memberkati Umat-Nya
Ia pun berhrap langkah terpadu ini diharapkan menjadi upaya berkelanjutan untuk menegakkan aturan, menstabilkan distribusi LPG di lapangan, serta mendukung kebijakan energi nasional agar lebih adil dan berkeadilan sosial.
Editor : Ayurahmi Rais