MANADOPOST.ID-Pertumbuhan ekonomi (PE) di Sulawesi Utara masih dalam tren positif. Walaupun di triwulan 1 2026, PE bumi nyiur melambai mengalami penurunan di bawah rata-rata nasional, namun pemerintah optimis bahwa di akhir tahun akan kembali stabil.
Hal ini tergambar jelas dalam FGD di lt5 Grha Pena Manado Post, Senin (11/5). Dengan tema: Membedah Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan 1 2026 Turun di Bawah Nasional dan Merumuskan Solusinya.
Dimoderatori Direktur Manado Post Tommy Waworundeng, turut dihadiri berbagai pihak terkait. Mulai dari BPS Sulut, BI Perwakilan Sulut, pihak Pemprov, para Asosiasi Pengusaha serta akademisi.
Diketahui FGD ini didasarkan pada angka PE Sulawesi Utara di triwulan 1 tahun ini ada di angka 5,54 persen. Sementara itu, PE Nasional tercatat sebesar 5,61 persen. Hal ini mengalami perubahan selama 1 dekade terakhir. Pasalnya PE Sulut di kenal sebagai salah satu yang paling progresif di Indonesia, yang selalu berada di atas rata-rata nasional.
Di kesempatan pertama, Kepala BPS Sukut Dr Watekhi menyampaikan berbagai data. "Tugas kami juru potret. Kami berusaha melakukan dengan integritas. Ketika kita melakukan perbuatan baik kepada masyarakat, maka akan ada timbal balik," katanya.
Lanjutnya bahwa ekonomi tumbuh positif di semua wilayah di Indonesia. Bahkan di Sulawesi 6,95 persen. "Peran kita besar dibanding dengan di provinsi lain. Meningkatkan dibanding triwulan 1 2025," katanya.
Kemudian dirinya menegaskan Sulut secara velue PDRB selalu meningkatkan dari tahun 2010. "Mudah-mudahan 2026 juga meningkatkan di akhir," tegasnya menambahkan PDRB dan PDRB per kapita ada banyak faktor. "Bukan hanya gaji. Kita punya kontribusi terhadap nasional 0,87. Meningkatkan dari tahun 2020. Kita masih punya peran yang sangat signifikan," tambahnya.
Kemudian pertumbuhan ekonomi triwulanan. "Ekonomi Sulut triwulan 1 turun 8,02 dibanding triwulan 4 2025. Hal ini biasa di awal tahun. Investasi masih melambat. Biasa di akhir tahun baru ngegas," tegasnya lagi.
Sementara itu, di triwulan 1 2026 pertumbuhan melambat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. "Ini dibawah sedikit nasional. Pernah juga di tahun 2022 lalu terjadi hal sama, dibawah nasional," terangnya.
"Ini sebuah forum strategis. Mumpung masih kecil, 0,07 (perbendaan pertumbuhan ekonomi yoy). Maka dengan diskusi ini akan ngegas bisa diatas nasional, paling tidak di triwulan akhir. Kita punya sejarah, tapi saya yakin kedepan kita bisa," ungkapnya,
"Kalau lihat pertumbuhan triwulanan 4 tahun 2025. Kita berada di 8 besar nasional di angka PE 5,95 persen. Kita sekarang di bawah nasional, namun masih banyak daerah lain yang juga dibawah. Tapi juga masih di angka 5 persen," tambahnya.
"Kita masih punya potensi besar. Terutama di pertanian. Kita coba diskusi apa yang bisa kita lakukan. Konsumsi rumah tangga jadi sumber pertumbuhan PDRB di Sulut. Hampir semua lapangan usaha tumbuh positif. Tertinggi akomodasi dan makan minum di 20,85 persen. Minus pertambangan dan pengadaan air dibanding triwulan 1 2025," sambungnya.
Bahkan di tengah penjelasannya, bahwa ekonomi Sulawesi Utara Triwulan 1 2026 tumbuh 5,54 persen (y-on-y), melambat dibanding Triwulan 1-2025 yang tercatat 5,62 persen (y-on-y). Kemudian perekonomian didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan kontribusi mencapai 21,18 persen pada Triwulan 1 2026. "Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan terus
meningkat, dari 9,00 persen pada 2016, menjadi 11,79
persen pada Triwulan I 2026," katanya.
Maka dirinya menegaskan beberapa rekomendasi. Mulai dari penguatan konsumsi domestik. Diantaranya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi, memperluas program bantuan sosial dan padat karya agar konsumsi tetap terjaga, terutama dikelompok menengah bawah.
"Optimalisasi belanja pemerintah dengan mendorong realisasi anggaran lebih merata sepanjang tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun," tegasnya.
Kemudian Akselerasi Investasi. Yakni percepatan perizinan dan kepastian regulasi untuk menarik investor, terutama di sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, agroindustri. Juga mendorong proyek investasi siap jalan agar tidak tertahan di tahap administrasi. Serta insentif fiskal atau nonfiskal bagi investor yang masuk ke sektor prioritas dan daerah potensial. Pun penguatan hilirisasi agar investasi tidak hanya di sektor hulu.
Juga Peningkatan Kinerja Ekspor. "Diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu. Pengembangan hitirisasi komoditas unggulan seperti kelapa atau produk turunan minyak nabati. Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui industrialisasi dan perbaikan logistik dan akses pelabuhan untuk menekan biaya ekspor," ungkapnya.
Keempat ada Pengendalian Impor dan Substitusi Produk. "Mendorong penggunaan produk lokal sebagai substitusi impor, khususnya bahan baku. Penguatan sektor industri lokal agar mampu memenuhi kebutuhan domestik," terangnya.
Kelima ada Pengembangan Sektor Pariwisata. Juga Stabilitas dan Antisipasi Risiko Global. Dan terakhir ada Perbaikan Infrastruktur dan Logistik. "Peningkatan infrastruktur transportasi dan distribusi. Baik di pelabuhan, jalan, konektivitas antar
wilayah. Juga efisiensi rantai pasok untuk mendukung ekspor, investasi dan pariwisata," tegasnya.
Rekomendasi juga diberikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara Reynold Asri yang hadir di FGD kemarin.
Namun sebelumnya dirinya menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Sulut Q1 2026 berada dibawah nasional, bukan karena pelemahan menyeluruh. "Melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Sulut menunjukkan sektor produksi riil unggul, sementara sektor yang bergantung stimulus fiskal tertinggal," katanya.
Lanjutnya sektor riil domestik menjadi penopang pertumbuhan yang meliputi beberapa sektor, perbandingan antara Sulut dan Nasional. Pertanian (5,43 persen vs 4,97 persen), Transportasi (9,96 persen vs 8,04 persen) dan Pengolahan (7,53 persen vs 5,04 persen). Konsumsi RT (5,93 persen vs 5,52 persen) dan Ekspor (2,41 persen vs 0,9 persen). "Tumbuh lebih tinggi dimana hal ini mencerminkan kekuatan basis ekonomi Sulut yang baik," tegasnya.,
Maka dirinya menegaskan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Sulut 2026 masih dapat lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, yang ada di angka 5,66 persen, namun diperlukan akselerasi dan langkah bersama untuk mencapai target yang ada.
Untuk itu, dirinya memberikan beberapa rekomendasi untuk agenda akselerasi pertumbuhan Sulut tahun 2026. Pertama ada Penguatan Ketahanan Fiskal dan Digitalisasi Daerah, "Optimalisasi peningkatan PAD melalui ETPD serta penggunaan QRIS dan Uang Elektronik," katanya.
Kemudian Sinergi Pusat dan Daerah untuk Transmisi Program Strategis. "Percepat implementasi program prioritas nasional di daerah melalui koordinasi KL dan Pemda yang lebih intensif," terangnya.
Juga Peningkatan Kualitas Investasi. "Arahkan investasi ke area nilai tambah tinggi dengan disertai insentif pemerintah, baik KEK dan Kawasan Berikat, optimalisasi KPBU, investasi BUMN atau BUMD dan peran aktif Pemprov melalui RIRU Sulut," terangnya.
"Juga pariwisata sebagai sumber pertumbuhan. Optimalkan rute internasional dan Direct Call Bitung melalui paket wisata, amenitas dan aksesibilitas destinasi," tambahnya.
"Serta hilirisasi sektor pertanian. Hilirisasi komoditas sektor pertanian agar nilai tambah bagi petani dan perekonomian lebih tinggi," sambungnya.
Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut Reza Dotulung yang turut hadir mewakili Sekprov menyampaikan bahwa pihaknya mencoba memahami dari sisi berbeda.
"Kami mencoba memahami kenapa pertumbuhan ekonomi berada di bawah nasional secara yoy. Kajian mendalam adalah pertama bahwa kinerja, kita perlu catat ini adalah kinerja tertinggi Nasional sejak bangkit dari pendemi," tegasnya.
Kemudian dirinya menegaskan kinerja tertinggi ini juga didorong oleh ekspansi fisikal. "Bagaimana Pertumbuhan G benar digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dorongan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Pun dengan konsumsi pemerintah sangat tinggi di nasional, bahwa di Sulut pertumbuhan ekspor melambat. Maka menurutnya capai ini disebabkan pertama adalah kinerja nasional diatas rata-rata. Kedua kinerja pertumbuhan ekspor melambat, investasi belum maksimal. Juga di kuartal 1 impor Sulut negatif.
"Saya sepakat, ini lampu kuning dan catatan penting menjadi perhatian pemerintah dan pentahelix. Bagaimana di kuartal pertama kita mengalami pertumbuhan negatif secara q to q," ungkapnya sembari memberikan beberapa data dan solusi kedepannya yang akan dilakukan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lucky Mangkey menyampaikan bahwa hilirisasi kepala dan produk pertanian lain di Sulut yang perlu digenjot. "Yang perlu kita genjot adalah hilirisasi kelapa dan produk lain di pertanian. Ada masukkan juga kajian akademik, kami memberikan masukan. Data yang berbasis statistik," ungkapnya.
Lanjutnya bahwa harus digitalisasi sektor pertanian. "Jadi solusi kami konkret permudah sistem aplikasi perbankan, termasuk mengakses dana jangan dipersulit. Kemudian masukkan bagi pemerintah, koordinasi sistem kabel ini (internet). Juga penurunan tarif pajak pada pelaku bisnis internet di Sulawesi Utara," tegasnya.
Sama halnya disampaikan Robert Najoan dari DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut. "Dari kacamata pengusaha ritel, kita perlu untuk sering belanja di toko. Namun trafik ini tergantung kebutuhan hidup. Maka kebutuhan hidup sesuai kocek," katanya.
Yang pasti, dirinya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan belanja keluarga. "Kami (Aprindo) berharap musiman, seperti Natal, Lebaran dan momentum lainnya. Tapi jangan terlalu berharap seperti itu. Yang penting kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Trafic ada namun jumlah uang yang dibelanjakan kecil," tegasnya
Tantang juga terhadap suplay barang. "Sebab sampai harga pelastik (kantong) naik 100 persen. Order kami kadang juga belum ada, karena bahannya belum ada. Belum lagi harga komoditi yang bisa naik. Contohnya beras yang diatas Rp80 ribu, yang seharusnya Rp74,5 (medium). Namun apa boleh buat, walaupun stok selalu terjaga," tegasnya lagi
"Sepanjang suplayer tidak naik (harga), kami tidak akan kasih naik harga. Kita di Aprindo berkontribusi dengan pengentasan pengangguran, dengan banyaknya serapan tenaga kerja," tambahnya.
Kemudian para ekonom Sulut juga turut berpendapat. Dimulai dari Dekan FEB Unsrat Dr Victor Lengkong. "Pesan kami, tim ekonom pernah menghitung berapa kebutuhan investasi di Sulawesi Utara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kita harus pahami, belanja pemerintah berbasis demografi. Kalau disandingkan dengan beberapa daerah, tentunya daerah padat penduduk akan lebih besar," ungkapnya.
Maka kembali pada monopoli alam. "Namun harus juga menjawab Roadmap hilirisasi khusus pertanian, perkebunan, perikanan yang sudah tersedia. Minat investor datang akan memudahkan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ekonom Dr Vecky Masinambow menyampaikan bahwa Sulawesi Utara sebenarnya dalam posisi yang baik. "Malah lebih dari cukup. Sesuai prediksi masih dalam jalur. Hanya memang nasional saat ini masih lebih tinggi pertumbuhan ekonomi," terangnya.
"Tapi ada kebanggaan di sektoral. Pertumbuhan industri kita meyakinkan. Ini yang perlu ditonjolkan. Menarik juga bahwa sektor keuangan kita meningkat tajam, 11 persen. Ini merupakan sesuatu yang memberikan harapan kebaikan, sebagai aktifitas pengembangan sektor lain," tambahnya.
"Walaupun disini kita perlu juga merefleksikan bahwa fiskal penting. Kita punya peluang meningkat karena komposisi kita di 10,55 persen. Sehingga kalau kita mengoptimalkan fiskal, akan memberikan pengaruh di sektor lain," sambungnya.
Juga dirinya melihat ada sesuatu yang menarik di PE 2025, yang memicu dari segi ekspor. "Kita perlu hati-hati. Karena ekspor 2025 memang kecipratan ada permintaan tinggi di kepala dan produk lainnya. Kita tidak mungkin akan meningkat cepat di 2026 ini. Bersyukur di sisi lain bisa berkembang. Kita perlu optimalkan fiskal," tegasnya.
Dirinya menegaskan bahwa hilirisasi dan pariwisata tetap harus dikembangkan. "Tugas pemerintah bagaimana mengkonsolidasikan ke pemerintah daerah secara keseluruhan. Gubernur juga punya hak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkomunikasikan, supaya belanja KL, perlu ada penguatan dan kerjasama sesama pemerintah," tegasnya lagi.
Ekonom Dr Oldy Rotinsulu juga turut memberikan pendapatnya. "Melihat bahwa ada kendala di transmisi fiskal. Terjadi kontraksi besar sehingga tidak dapat mendorong PE besar. Pemda harus ada terobos, sebab belanja tidak bergerak karena efisien," katanya.
"Perlu ada upaya supaya sektor swasta juga perlu didorong, sebab memberi kontribusi di Sulawesi Utara. Harus ada terobosan," tambahnya.
Namun menurutnya melihat ekonomi Sulut masih ada dalam tren yang bagus. "Namun tidak bisa dibanding dengan daerah di Sulawesi yang lain. Sebab mereka meningkat karena hilirisasi. Maka kita harus mempercepat hilirisasi kelapa. Maka harus ada upaya pemerintah untuk menjadikan kelapa kekuatan kita lagi," tegasnya.
Kedua perlu perkuat wisatawan. "Ada peningkatan. Ini yang perlu diperkuat bersama swasta, bersinergi untuk langkah strategis memperluas cakupan negara target," terangnya menambahkan juga transmisi kebijakan moneter. "Perlu ada percepatan penyaluran kredit. Jadi bagimana pemerintah perluas komunikasi dengan perbankan di Sulawesi Utara. Agar mendorong PE lewat penyaluran kredit, terlebih lewat KUR," tambahnya.
"Juga terkait MBG. Juga WPR sedang kami kaji. Bisa didanai oleh perbankan dengan potensi kedepan yang baik. Harus ada kerjasama dan sinergi yang baik dengan perbankan, karena dananya banyak, agar PE Sulut bisa positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya," sambungnya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Utara Prof Joy Elly Tulung, PhD menyampaikan bahwa kini Sulut dibawa nasional untuk PE, juga di regional Sulawesi. "Artinya tumbuh tapi rentan gangguan eksternal," tegasnya.
Di Sulut menurutnya, belanja ebih mendominasi daripada kegiatan produksi. Juga ada resiko kebocoran ekonomi. "Uang keluar dari Sulut tanpa menciptakan perputaran di daerah. Rentan juga inflasi. Contohnya komoditi. Hambatan juga UMKM tidak naik kelas, sehingga banyak produk yang diambil dari luar. Sulut masih tertahan pada konsumtif," ungkapnya.
"Untungnya kita di Manado banyak orang luar suka buat kegiatan. Namun ada resiko rentan, apalagi kalau terjadi lonjakan tiket mahal. Walaupun pariwisata tinggi tapi masih beresiko," tambahnya.
"Juga fluktuasi nilai tukar rupiah. Apalagi di sektor pariwisata banyak hotel menggunakan produk luar. Belum ada yang diproduksi di Manado. Itu yang disebut kebocoran," sambungnya.
Maka tegasnya, uang belanja belum berputar secara penuh di Sulut. "Investasi masih mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Memang produk pertanian sering kita diskusikan untuk di hilirisasi. Tapi memang belum optimal. Itu masalah yang sudah ada sejak lama tapi masih jadi PR, mungkin ditemukan investor untuk komoditi yang melimpah di Sulut ini," katanya.
Dirinya bahwa memberikan beberapa solusi. "Hilirisasi, penguatan ekspor dan rantai pasok lokal harus diperkuat dengan pasar. Dengan adanya program MBG harus diperkuat para pengusaha. Pemerintah daerah harus bisa memperkuat konektivitas dengan pihak pusat," tegasnya.
Menanggapi berbagai data dan saran serta solusi yang diberikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr Elvira Katuuk menegaskan beberapa hal.
"Ini tema yang menantang buat kami. Ini bagian proses perencanaan. Siklus yang terus berjalan, apa yang dicatat jadi masukan luar biasa dalam proses perencanaan. Tahun 2026 kita telah berdiskusi, kita akan mereview untuk RKPD 2026 masuk ke perubahan APBD 2026," katanya.
"Ini akan kami masukkan dalam diskusi, kami untuk review indikator makro dan progam prioritas. Ini rencana pembangunan 2026 dan akan dilanjutkan di tahun 2027 mendatang. Masih melanjutkan pembangunan menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan," tegasnya.
Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu di akhir menyampaikan bahwa langkah konkret kedepan adalah memanfaatkan bantuan APBN yang dananya besar. "Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu," katanya.
Ini tujuan Tim Khusus Gubernur Sulut dibentuk. "Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi bagaimana mengakses dan mempercepat, supaya hal yang terkendala supaya membuka akses," tegasnya menambahkan sudah ada pola yang akan berdampak pada PE di Sulut.
Editor : Ayurahmi Rais