MANADOPOST.ID—Badan Gizi Nasional memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Penyesuaian dilakukan pada pola distribusi makanan yang kini diberikan lima hari dalam sepekan, dari sebelumnya enam hari.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Sony Sonjaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengurangi manfaat utama yang diterima peserta program, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga para siswa penerima MBG.
Menurut Sony, perubahan pola distribusi dilakukan dengan menyesuaikan aktivitas belajar siswa di sekolah. Artinya, makanan bergizi hanya diberikan ketika peserta didik menjalani kegiatan belajar di sekolah dan tidak lagi dibagikan saat hari libur atau ketika siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi ketika libur atau ada kegiatan di luar sekolah, distribusi makanan tidak dilakukan,” jelas Sony.
Ia menambahkan, sebelumnya Badan Gizi Nasional sempat menerapkan skema “bundling” atau paket makanan untuk beberapa hari sekaligus ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan. Namun pola tersebut kini dihentikan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.
“Nah sekarang sudah tidak lagi, ini adalah bentuk penerapan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Meski distribusi dikurangi menjadi lima hari, Sony memastikan nominal manfaat yang diterima masyarakat tetap tidak berubah. Untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, nilai makanan tetap sebesar Rp10 ribu per porsi. Sementara untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat harga bahan pokok di masing-masing wilayah.
BGN menilai program MBG tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Saat ini tercatat terdapat 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 62,5 juta orang.
Dalam operasionalnya, program MBG menghabiskan anggaran sekitar Rp942 miliar setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp128,9 miliar digunakan untuk pembayaran honor bagi sekitar 1,28 juta relawan serta pekerja SPPG di seluruh Indonesia.
Selain biaya tenaga kerja, dana sekitar Rp58,7 miliar dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian air mineral, alat tulis kantor, alat pelindung diri, listrik, air bersih, transportasi hingga kebutuhan kebersihan fasilitas pelayanan gizi.
Sementara itu, porsi anggaran terbesar mengalir ke rantai pasok bahan baku makanan. Program ini melibatkan berbagai pelaku usaha daerah mulai dari pedagang beras, pemasok ikan, ayam, telur, sayuran dan buah-buahan, termasuk koperasi, UMKM hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BGN juga mengungkapkan bahwa sekitar Rp166,5 miliar per hari digunakan sebagai pengembalian investasi kepada mitra yayasan yang membangun fasilitas SPPG serta menyediakan perlengkapan operasional program.
“Ini bukan keuntungan. Saat ini itu merupakan pengembalian investasi yang diberikan dalam batas waktu tertentu,” kata Sony menegaskan.
Dengan skema baru tersebut, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan efektif, menjaga kualitas gizi masyarakat serta tetap memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal di berbagai daerah.(*)
Editor : Angel Rumeen