MANADOPOST.ID - Komitmen untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi dalam pelayanan hukum kembali dipertegas oleh Pengadilan Negeri Manado.
Melalui orkestrasi kolaborasi lintas sektor yang kian progresif, lembaga peradilan ini resmi menghadirkan layanan hukum langsung di ruang publik terintegrasi.
Ketua Pengadilan Negeri Manado, Nova Loura Sasube, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado untuk menghadirkan layanan peradilan di Mall Pelayanan Publik Manado.
Langkah ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman bersama Pemerintah Kota Manado, yang menempatkan lembaga peradilan sebagai simpul penting dalam ekosistem pelayanan publik terpadu.
“Ini adalah transformasi mendasar. Dari pola layanan berbasis kantor (office-based services), kini kami bergerak menuju layanan yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (user-oriented services),” tegas Sasube.
Di dalam Mall Pelayanan Publik Manado, PN Manado menghadirkan spektrum layanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif.
Mulai dari advis hukum, pendaftaran perkara melalui sistem e-court, hingga penyediaan informasi hukum yang komprehensif semuanya dirancang untuk memangkas jarak antara masyarakat dan institusi peradilan.
Antusiasme publik terhadap kehadiran layanan ini menjadi indikator bahwa pendekatan jemput bola dalam pelayanan hukum bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan di tengah tuntutan zaman.
Namun demikian, Sasube menekankan bahwa kehadiran PN di MPP bukan sekadar ekspansi fungsi. Lebih dari itu, ini adalah artikulasi strategi besar untuk menghadirkan keadilan yang inklusif.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi terbentur hambatan geografis maupun kerumitan prosedural. Pengadilan harus hadir lebih dekat, lebih terbuka, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan,” ujarnya dengan nada optimistis.
Sinergi antarinstansi, lanjutnya, menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem pelayanan yang efisien dan transparan.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis seperti DPMPTSP dinilai krusial untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Dalam konteks keterbukaan informasi, layanan yang disediakan PN Manado di MPP juga telah mengacu pada standar yang ditetapkan dalam SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa akses terhadap informasi hukum bukanlah privilese, melainkan hak publik yang harus dijamin kualitas dan keterjangkauannya.
Meski demikian, tantangan ke depan tidak bisa dipandang remeh. Konsistensi kualitas layanan, kesiapan sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi menjadi variabel krusial yang akan menentukan keberlanjutan inovasi ini.
Di tengah ekspektasi publik yang terus meningkat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, langkah progresif PN Manado ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga peradilan tidak stagnan. Sebaliknya, ia tengah berevolusi menyesuaikan diri dengan denyut kebutuhan masyarakat modern.
“Ini adalah upaya konkret mendekatkan keadilan kepada masyarakat. Inovasi seperti ini menjadi bukti bahwa peradilan terus bergerak, adaptif terhadap perubahan zaman,” tutup Nova Loura Sasube. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight