MANADOPOST.ID- Gembar-gembor penghematan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Manado, dinilai kontras dengan realitas penggunaan anggaran untuk belanja perjalanan dinas kalangan pejabat yang diperkirakan menghabiskan puluhan miliar dalam setahun (lihat grafis).
Mewakili masyarakat, LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO), menyoroti anggaran 'jalan-jalan' alias perjalanan dinas pejabat yang dinilai terlalu menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manado Tahun 2024.
"Saya kira nominal yang disetujui Pak Wali itu terlalu besar. Sementara banyak bantuan-bantuan sosial yang dihilangkan misalnya dana duka. Lagi pula urgensi perjalanan dinas ini tidak cukup jelas dampak manfaatnya bagi masyarakat," nilai Ketua LSM RAKO Harianto Nanga SPI, Kamis (6/6).
LSM RAKO berharap, harusnya pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk merangsang ekonomi secara langsung, misalkan dengan memberikan suntikan dana bagi UMKM dan bantuan sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata," harap Harianto.
Sementara itu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mengaku kurang tahu secara persis urgensi penganggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar menguras APBD.
"Itu tanya ke Sekkot (Sekretaris Kota) sebagai ketua TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah," tulis Angouw melalui pesan singkat, kemarin.
Sayangnya, Sekkot Manado Dr Micler Lakat MH belum memberikan respon sewaktu dikonfirmasi via seluler nomor +62 813-4398-xxxx.
(*)
Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Manado:
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 67.399.780.880,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 52.110.508.880,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp
14.785.492.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 503.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp
3.135.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 3.135.500.000,00
Editor : Gregorius Mokalu