KPK-BPN Pacu Transformasi Layanan Pertanahan, Dorong Tata Kelola Bersih dan Transparan

MANADOPOST.ID - Reformasi birokrasi dan penguatan integritas tata kelola aset negara, di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dipacu.

Langkah kolaboratif antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemerintah daerah se-Sulut menjadi penanda baru lahirnya arsitektur pengawasan pertanahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar, Selasa (12/5/2026).

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menempatkan transformasi layanan pertanahan sebagai program strategis nasional.

“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng usai rakor.

Ia menjelaskan, Sulut dipilih sebagai salah satu pilot project kolaborasi nasional bersama KPK karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan dan semangat reformasi pelayanan publik yang progresif.

Program kerja sama yang mulai digulirkan sejak Oktober 2025 itu diarahkan tidak hanya untuk mempersempit ruang korupsi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui optimalisasi tata ruang dan legalitas aset.

Menurut Andi, integrasi sistem pertanahan dan tata ruang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, serta mempercepat pelayanan publik berbasis digital.

Dalam forum tersebut, seluruh pihak menandatangani komitmen bersama yang disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.

Kesepakatan itu mencakup penguatan sinergi lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang, implementasi sembilan paket program strategis, penguatan koordinasi yang transparan dan akuntabel, hingga tindak lanjut konkret dari deklarasi bersama melalui aksi nyata di lapangan.