MANADOPOST.ID-DPRD telah mensahkan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna, Kamis (27/11).
Meski menyetuju, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan punya pendapat akhir dengan berbagai catatan penting.
Disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Ferdinand Dumais, pihaknya mendukung sepenuhnya segala upaya dan usaha Pemerintah Kota Manado untuk memaksimalkan kualitas pengelolaan anggaran agar semakin efektif, efisien, transparan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kami menekankan agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus diperkuat dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi program," ujarnya.
Fraksi Gerindra, juga kata dia, menegaskan bahwa Pokir Anggota DPRD merupakan amanat aturan yang berasal dari hasil reses sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat.
"Oleh karena itu, pokir harus diakomodasi secara proporsional dan transparan dalam program dan kegiatan APBD 2026. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan langsung menjadi kebijakan pembangunan," jelasnya.
Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa APBD 2026 harus tetap selaras dengan Asta Cita pembangunan Kota Manado serta berpedoman pada dokumen RPJMD.
Selain itu, seluruh program dan kegiatan hendaknya menegaskan karakter pro rakyat. Terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Manado untuk meningkatkan PAD melalui strategi yang realistis dan tidak membebani masyarakat kecil.
Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui digitalisasi pemungutan pajak daerah,
peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan basis data dan pengawasan, menutup potensi kebocoran, serta peningkatan kualitas pelayanan pada bidang pendapatan," paparnya.
Selanjutnya, belanja daerah harus diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi Gerindra pun meminta agar belanja pemerintah benar-benar berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat Kota Manado.
Selain itu juga, menekankan pentingnya disiplin anggaran dan penerapan prinsip value for money.
"Program seremonial yang tidak memberi efek signifikan sebaiknya diminimalisir. Kami juga meminta peningkatan transparansi dengan menyediakan informasi pelaksanaan APBD secara berkala dan mudah diakses publik," tegasnya.
Ditambahkannya, untuk memperkuat perekonomian Kota Manado, Fraksi Gerindra mendorong percepatan iklim investasi, simplifikasi perizinan, serta pemberdayaan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan sektor pariwisata. APBD harus menjadi instrumen yang membuka peluang usaha dan memperluas lapangan kerja.
"Kami Fraksi Gerindra berharap pelaksanaannya berjalan disiplin, transparan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Manado," kuncinya. (Livrando Kambey)
Editor : Angel Rumeen