MANADOPOST.ID-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado memberikan sejumlah catatan penting terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Manado Tahun Anggaran 2026.
Laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut dibacakan Anggota Banggar, Lily Binti dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado, Sabtu (5/9).
Dalam laporannya, Banggar menegaskan bahwa pelaksanaan program dalam APBD Perubahan 2026 harus dilakukan secara realistis, terukur dan memperhatikan keterbatasan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran.
Banggar mengingatkan agar perencanaan kegiatan tidak dilakukan secara berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Salah satu perhatian serius Banggar adalah program pencegahan stunting. Anggaran untuk kegiatan sosialisasi pencegahan stunting diarahkan agar dapat dialihkan secara langsung untuk pengadaan suplemen makanan atau susu.
Namun, Banggar meminta agar penyaluran bantuan tersebut dipastikan tidak tumpang tindih dengan program maupun produk dari instansi terkait lainnya.
“Dalam rangka menurunkan angka stunting, diharapkan dinas terkait memaksimalkan program intervensi spesifik pencegahan stunting yang diarahkan pada dua fase pertumbuhan,” ujar Lily.
Selain persoalan stunting, masalah kebersihan kota juga menjadi sorotan. Banggar meminta Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada pengangkut sampah, mesin pemangkas rumput serta mesin pemangkas dahan.
"Pengadaan tersebut harus mengacu pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026," tandasnya.
Banggar juga meminta agar distribusi armada pengangkut sampah dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga kebutuhan wilayah yang paling mendesak dapat segera ditangani.
Perhatian Banggar turut diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak.
Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat dukungan anggaran untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk upaya pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan.
Tak hanya anggaran, Banggar juga mendorong adanya regulasi yang lebih tegas terhadap orang tua yang melakukan penelantaran maupun eksploitasi kerja terhadap anak di bawah umur.
Regulasi tersebut diharapkan memuat sanksi administratif dan denda sehingga memberikan efek jera sekaligus memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak anak.
Di sektor pendidikan, Banggar meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau rehabilitasi gedung SMP Negeri 10 Manado serta unit sekolah lainnya yang dinilai membutuhkan penanganan.
Sementara itu, Banggar juga menyoroti perencanaan kegiatan jasa konsultasi untuk rapat. Perangkat daerah diminta merencanakan kegiatan tersebut secara matang dan, jika memang diperlukan, mengalokasikan anggarannya sejak APBD induk tahun berjalan.
Pada bagian akhir, Banggar meminta TAPD melakukan sejumlah penyesuaian terhadap rancangan Perubahan APBD 2026.
Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan perhitungan belanja wajib dan belanja mengikat, tindak lanjut hasil verifikasi perubahan RKA-SKPD 2026, hasil review terhadap rancangan Perubahan APBD 2026 serta berbagai koreksi yang bersifat urgen dan mandatoris.
Termasuk di dalamnya penyesuaian standar harga, sumber dana, perbaikan rekening belanja dan berbagai kebutuhan administratif lainnya.
Banggar menegaskan, seluruh penyesuaian tersebut diperlukan agar Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara optimal sekaligus memenuhi seluruh ketentuan administratif dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Jika penyesuaian tersebut berdampak pada struktur rancangan Perubahan APBD 2026, Banggar meminta agar perubahan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Banggar berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan program yang dapat direalisasikan secara efektif hingga akhir tahun anggaran. (lak)
Editor : Livrando Kambey