Sistem Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Melalui Penautan NIB dengan NOP serta Deteksi Perubahan Bangunan Berbasis Geospasial untuk Mendukung Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado
Oleh: Jefry FR Mongdong, S.Sos M.Si CGCAE/Kepala Bapenda Kota Manado
MANADOPOST.ID-Kota Manado menghadapi persoalan mendasar pada sisi hulu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Basis data objek pajak belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan kota.
Data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara mencatat estimasi bidang tanah Kota Manado sebanyak 155.704 bidang, sementara objek pajak pada basis data Bapenda sebanyak 122.000 bidang.
Terdapat indikasi kesenjangan data sebesar 33.704 bidang, atau 21,64% dari seluruh bidang tanah, yang belum tercatat sebagai objek pajak. Selisih ini setara rasio kesenjangan data 31,95% terhadap jumlah objek pajak; angka tersebut bukan besaran kenaikan Pendapatan Asli Daerah, dan jumlah resminya baru dapat ditetapkan setelah rekonsiliasi serta verifikasi.
Analisis kinerja lima tahun terakhir memperjelas persoalannya. Penerimaan ratarata per objek pajak naik 90,7% pada rentang 2021 s/d 2025, sementara jumlah objek pajak hanya bertambah 9,99%. Artinya pertumbuhan penerimaan selama ini bersumber dari objek yang telah dikenal, bukan dari perluasan basis objek.
Pendekatan tersebut telah menunjukkan hasil, namun ruang lanjutannya semakin terbatas dan pada gilirannya bersinggungan dengan daya bayar masyarakat.
Pada saat yang sama, analisis geospasial internal Bapenda melalui aplikasi ManadoHub 2.0 yang membandingkan jejak bangunan Kota Manado tahun 2014 dengan tahun 2025 menemukan pertambahan dari 121.077 menjadi 138.499 bangunan.
Dari perbandingan itu teridentifikasi 3.626 bidang pajak yang pada 2014 masih berupa tanah kosong dan kini berdiri bangunan di atasnya, dengan 2.881 diantaranya telah lolos silang-periksa dan siap dijadwalkan verifikasi lapangan.
GEOTAX Manado sebagai suatu Sistem Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Melalui Penautan NIB dengan NOP serta Deteksi Perubahan Bangunan Berbasis Geospasial untuk Mendukung Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Manado menawarkan suatu alternatif solusi pemutakhiran data PBB P2.
GEOTAX menautkan data bidang tanah dengan data objek pajak sehingga keduanya terhubung dalam satu profil objek. Hasil penautan itu kemudian dilapisi dengan hasil deteksi perubahan bangunan, lalu diterbitkan menjadi daftar kerja terprioritas sebagai dasar penugasan pendataan lapangan. Prototipenya telah berjalan pada ManadoHub 2.0-Bapenda GEOTAX dengan asas satu objek pajak, satu profil.
IMPLEMENTASI ini sejalan dengan mandat nasional. Integrasi NIB dan NOP merupakan program pertama dari sembilan Paket Program Optimalisasi Ekonomi Daerah Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, dengan Provinsi Sulawesi Utara sebagai target tahun 2026 dan tenggat penyelesaian 31 Desember 2026.
Kota Manado telah memenuhi persyaratan teknis terpentingnya, yakni bidang tanah yang telah 97,00% terdaftar, capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
Kecamatan Sario sebagai Pilot Project laporan ini menyajikan hasil pembacaan dan analisis awal pemadanan data pertanahan dan perpajakan pada Kecamatan Sario berdasarkan tampilan aplikasi Peta NOP. Pada tampilan tersebut, dengan filter Kecamatan Sario dan seluruh kelurahan, tercatat 4.127 bidang BPN yang terbagi ke dalam enam kategori hubungan data.
Klasifikasi yang ditampilkan meliputi 1.616 bidang kategori satu ke satu (39,16%), 143 satu ke banyak (3,46%), 625 banyak ke satu (15,14%), 838 banyak ke banyak (20,31%), 243 NOP belum berpoligon (5,89%), dan 662 tanpa NOP (16,04%). Jumlah keenam kategori tepat sama dengan total 4.127 bidang.
Hasil ini merupakan potret klasifikasi pada aplikasi, bukan dengan sendirinya ukuran keberhasilan akhir integrasi atau jumlah NOP baru yang dapat diterbitkan.
Penetapan status akhir tetap memerlukan pemeriksaan daftar rinci, validasi atribut dan spasial, penelitian lapangan, serta rekonsiliasi dengan basis data SmartGov.




Editor : Livrando Kambey