MANADOPOST.ID-- Finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas namun konstruktif. DPRD Minsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama para kepala SKPD duduk satu meja untuk menguliti satu per satu komponen anggaran, sektor kesehatan pun turut menuai sorotan.
Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa, secara tegas mengingatkan agar anggaran BPJS dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak mengalami pengurangan, meskipun Pemkab harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan fiskal mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami minta anggaran layanan dasar kesehatan jangan disentuh. BPJS dan Jamkesda harus aman. DAU dan DAK juga harus dirinci secara transparan,” tegas Lumowa dalam rapat pembahasan.
Salah satu item yang memantik perhatian anggota dewan adalah kegiatan pengadaan komputer/laptop sebesar Rp10,77 miliar di lingkup Dinas Kesehatan. Dewan meminta penjelasan rinci mengenai kebutuhan, peruntukan, serta urgensi pembelian perangkat tersebut.
“Ini harus dijelaskan secara detail, jangan sampai ada pemborosan,” ujar salah satu legislator.
Tidak hanya pengadaan perangkat IT, DPRD juga menyoroti rencana pembangunan Puskesmas Poopo senilai Rp11 miliar. Termasuk di dalamnya anggaran jasa konsultan perencanaan dan pengawasan yang mencapai sekitar Rp200 juta, yang ikut dipertanyakan efektivitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan lapangan.
TAPD diminta memastikan seluruh proses sesuai standar, transparan, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan sebelumnya.
Komponen lain yang mendapat perhatian adalah anggaran untuk pengadaan tenaga dokter spesialis, yang terdiri dari: Penyakit dalam, Jantung, Saraf, Anak, Obstetri dan ginekologi (Obgyn), Rehabilitasi medik.
Terdapat pula rencana penambahan spesialis anestesi dan radiologi pada Tahun Anggaran 2026.
DPRD menilai kebutuhan dokter spesialis memang mendesak untuk meningkatkan layanan kesehatan, namun tetap meminta penjelasan teknis terkait skema honorarium, mekanisme kontrak, dan sumber pendanaan.
Tak ketinggalan, belanja matras sebesar Rp200 juta juga ikut dikejar pertanyaan oleh para wakil rakyat. Legislator meminta rincian spesifikasi, distribusi ke fasilitas kesehatan mana saja, serta standar harga yang digunakan.
Meski pembahasan berjalan alot, Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan untuk memastikan APBD 2026 tersusun realistis, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, terutama kesehatan sebagai sektor strategis.
“Kita bukan sekadar memotong atau memangkas, tetapi memastikan setiap anggaran tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Lumowa.
Pembahasan masih akan berlanjut hingga seluruh item disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot