MANADOPOST.ID--Kabupaten Minahasa Tenggara jadi satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai daerah Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi di Tahun 2025.
Sejalan dengan itu, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli, di sela gelaran Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi di Tahun 2025 menyampaikan, Pemkab Mitra menyambut baik dan mendukung penuh program lembaga anti rasuah itu.
Korupsi, bagi Bupati Ronald Kandoli jadi musuh bersama yang harus dilawan karena menghambat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Mencegah korupsi bermula dari kebiasaan kita dalam melakukan hal-hal kecil. Disiplin dengan diri sendiri. Sama seperti yang berulang-ulang kali saya sampaikan, kehadiran tepat waktu dalam bekerja. Ada sanksi yang sudah diterapkan lalu dan bersyukur, saat ini para pejabat dan ASN sudah menerapkannya," ungkap Bupati Ronald Kandoli didampingi Wakil Bupati Fredy Tuda dan Sekretaris Kabupaten David Lalandos.
Lanjut RK, sapaan akrab orang nomor satu di Mitra ini, dirinya mewanti-wanti para perangkat desa mulai dari hukum tua hingga staf. Agar bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Perangkat desa jadi ujung tombak perwujudan wajah pemerintah. Kualitas layanan publik pemerintah diukur dari desa, berlanjut hingga ke dinas-dinas. Perangkat desa dan hukum tua harus jadi contoh. Jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri, apalagi mengambil hak yang seharusnya milik rakyat," beber RK.
Sembari menambahkan, mendukung program KPK yang gencar menciptakan daerah percontohan Anti Korupsi. Pemkab Mitra, kedepannya menargetkan di tiap kecamatan nantinya minimal ada 1 desa percontohan.
"Kedepannya kita ingin tiap kecamatan minimal ada 1 desa yang jadi percontohan Anti Korupsi," kunci Bupati Ronald Kandoli.
Untuk diketahui, dalam Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi menghadirkan Plh Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widianto sebagai narasumber. Dengan peserta para pejabat eselon II dan III, para camat, pimpinan BUMD dan undangan lainnya. (yol)