MANADOPOST.ID—Langkah strategis dilakukan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dalam memperluas dan memperkuat eksistensi organisasi di kawasan Timur Indonesia. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, resmi mendapat mandat untuk memimpin pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MIPI Provinsi Sulawesi Utara.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Mandat Nomor: Mdt-04/A/DPP-MIPI/III/2026 yang diterbitkan pada 18 Maret 2026. Mandat ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum MIPI, Anwar Hafid, dalam rangkaian pelantikan pengurus periode 2026–2031 di Jakarta.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MIPI yang dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Penunjukan Joune Ganda dinilai tepat, mengingat latar belakang akademis serta pengalaman kepemimpinannya di bidang pemerintahan. Ia dianggap mampu menjembatani pendekatan ilmiah dengan praktik kebijakan di daerah.
Dalam mandat tersebut, Joune Ganda diberikan sejumlah tugas penting, di antaranya menyusun struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara dalam waktu maksimal 30 hari sejak mandat diterbitkan. Selain itu, ia juga ditargetkan menghimpun anggota dari tiga unsur utama, yakni akademisi, praktisi, dan birokrat.
Proses pembentukan kepengurusan ini turut didampingi oleh tim kesekretariatan pusat dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta, guna memastikan struktur organisasi terbentuk secara profesional dan sesuai ketentuan.
Merespons kepercayaan tersebut, Joune Ganda menegaskan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi dan menghimpun para pakar pemerintahan di Sulawesi Utara.
“Hadirnya DPW MIPI di Sulawesi Utara diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan ilmiah dan solutif demi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
MIPI sendiri merupakan organisasi profesi yang mewadahi para akademisi dan praktisi di bidang ilmu pemerintahan. Dengan terbentuknya kepengurusan di Sulawesi Utara, diharapkan lahir berbagai inovasi kebijakan berbasis kajian ilmiah yang mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing.
Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen penguatan kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintahan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (Del)
Editor : Ridel Palar