MANADOPOST.ID-- DPRD Kabupaten Minahasa Utara menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026, Sabtu (19/9/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Minut menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan sesuai tahapan yang berlaku.
Salah satu perubahan mencolok terdapat pada postur belanja daerah. Belanja yang sebelumnya sebesar Rp887.818.602.099 meningkat menjadi Rp1.014.040.705.707,05.
Dengan demikian, terjadi penambahan belanja sebesar Rp126.222.103.608,05 atau sekitar Rp126,22 miliar.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, persetujuan bersama tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Dengan adanya penetapan ini maka kita akan segera bergerak cepat untuk menyelesaikan sisa tanggung jawab kita di tahun 2026,” ujar Joune usai rapat paripurna.
Menurutnya, perubahan anggaran dilakukan karena adanya perubahan alokasi anggaran yang perlu diakomodasi dalam APBD Perubahan.
Joune juga menyampaikan bahwa tambahan alokasi anggaran yang diterima pemerintah daerah berdasarkan PMK Nomor 198 turut diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, pemerintah daerah akan menjalankan sejumlah program strategis hingga penghujung tahun.
Selain program pembangunan, perhatian khusus diberikan terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat, terutama bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Joune mengatakan, pemerintah menggunakan kemampuan APBD untuk mendukung penanganan bencana sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kita memberikan bantuan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Kita menggunakan APBD kita juga untuk membantu masyarakat,” katanya.
Menurut Joune, upaya penanganan kekeringan bahkan dilakukan hingga wilayah kepulauan. Pemerintah daerah terus memobilisasi armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar ikut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran, khususnya dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
Joune menilai pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama karena kebakaran yang tidak terkendali bukan hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga membutuhkan energi dan anggaran besar dalam proses penanganannya.
“Jangan ada upaya-upaya pembakaran lahan yang masif sehingga tidak terkontrol dan menimbulkan api yang sangat besar. Ini juga membahayakan dan menguras energi serta anggaran kita,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengontrol lingkungan masing-masing guna mencegah munculnya titik api.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, lanjut Joune, akan tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk melindungi masyarakat serta memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.
“Kami akan terus berusaha mengoptimalkan, melindungi masyarakat sekaligus membantu masyarakat di setiap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak,” pungkasnya.(Del)
Editor : Ridel Palar