MANADOPOST.ID-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bergerak menindaklanjuti isu dugaan pungutan liar (pungli) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Minut.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungli dalam pelayanan publik. Namun, ia juga meminta agar dugaan tersebut terlebih dahulu diperiksa secara profesional untuk memastikan fakta yang sebenarnya.
Joune mengatakan, MPP dibangun untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi dan transparan kepada masyarakat. Karena itu, setiap indikasi yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian serius.
“Pelayanan di MPP dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat. Saya secara tegas melarang keras segala bentuk pungutan liar dalam aspek pelayanan apa pun di Minahasa Utara. Komitmen ini tidak bisa ditawar,” tegas Joune.
Menurutnya, isu tersebut juga harus dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran pemerintah daerah, terutama pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di MPP.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
