MANADOPOST.ID--Selama delapan tahun terakhir, dinamika kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dua tren yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, jumlah penduduk miskin terus menurun.
Tapi di sisi lain, garis kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya, menandakan bahwa standar hidup minimum makin mahal, khususnya bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2017 mencapai 4,45 juta jiwa, terdiri dari 1,88 juta warga perkotaan dan 2,56 juta warga pedesaan.
Namun, pada September 2024, jumlah tersebut turun drastis menjadi 3,39 juta jiwa. Ini mencerminkan penurunan lebih dari 1 juta jiwa dalam kurun waktu delapan tahun.
Penurunan ini mencerminkan berbagai upaya pemerintah daerah dan pusat dalam pengentasan kemiskinan, mulai dari program perlindungan sosial, bantuan langsung tunai, hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Meski begitu, tantangan belum sepenuhnya selesai.
Jika dilihat dari sisi garis kemiskinan, angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada Maret 2017, garis kemiskinan di wilayah perkotaan berada di angka Rp334.522 per kapita per bulan, dan meningkat menjadi Rp532.913 pada September 2024. Sementara itu, di wilayah pedesaan naik dari Rp331.673 menjadi Rp508.298 pada periode yang sama.
Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan hidup dasar seperti makanan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya yang makin mahal. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, masyarakat berpenghasilan rendah tetap berada dalam tekanan biaya hidup yang tinggi.
Tren penurunan kemiskinan lebih signifikan terjadi di wilayah perdesaan, namun beban garis kemiskinan tetap lebih berat di perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan minimum hidup dan akses terhadap pendapatan di masing-masing wilayah.
Di beberapa titik, warga perdesaan justru lebih rentan terhadap gejolak ekonomi karena keterbatasan lapangan kerja non-pertanian.
Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 1,68 juta jiwa di perkotaan dan 1,71 juta jiwa di pedesaan, nyaris berimbang. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan lagi hanya isu pedesaan, tapi juga menjadi persoalan nyata di pusat-pusat urban, khususnya kelompok buruh informal dan masyarakat kelas bawah.
Data kemiskinan Jawa Tengah dari 2017 hingga 2024 menunjukkan bahwa meski upaya pengurangan jumlah penduduk miskin membuahkan hasil, tantangan baru muncul dalam bentuk kenaikan biaya hidup dan garis kemiskinan yang terus meningkat.
Ke depan, perhatian bukan hanya perlu difokuskan pada kuantitas penurunan angka kemiskinan, tapi juga kualitas hidup masyarakat rentan agar tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat tekanan ekonomi. (*)
Editor : Clavel Lukas