MANADOPOST.ID - Dalam langkah yang disebut sebagai bentuk transparansi, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa masyarakat dipersilakan untuk menginap di Gedung DPR guna memantau proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas anggapan publik bahwa pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara tertutup.
“Saya minta bisa nggak nih kawan-kawan, nginap di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga nggak apa-apa,” ujar Habiburokhman saat ditemui di kompleks parlemen pada Jumat (11/7/2025).
Bukan hanya sekadar membuka pintu parlemen untuk publik, ia juga menjanjikan akan menyiapkan konsumsi bagi masyarakat yang ikut mengawal proses pembahasan. “Teh, kopi, gorengan, kami siapkan,” tambahnya santai, sambil menyebut soal lembur tinggal minta ke “bos.”
Ia juga menegaskan bahwa proses revisi KUHAP tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang biasanya berlangsung tertutup, kini telah dibuka dan bisa diakses secara langsung melalui kanal YouTube resmi DPR RI.
Langkah ini, menurut Habiburokhman, adalah bukti komitmen DPR untuk terbuka terhadap pengawasan publik. Namun, pendekatan “transparansi dengan nginap dan gorengan” ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat—antara mengapresiasi niat keterbukaan, hingga mempertanyakan sejauh mana akomodasi publik ini benar-benar berdampak terhadap esensi transparansi legislasi. (jib)
Editor : Tanya Rompas