MANADOPOST.ID - Provinsi Sulawesi Selatan mencatat dinamika menarik terkait penggunaan alat kontrasepsi modern maupun tradisional di kalangan pasangan usia subur (PUS) dalam lima tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi KB cenderung berfluktuasi sejak 2020 hingga 2024 dengan variasi cukup mencolok antar daerah.
Secara umum, persentase pasangan usia subur yang menggunakan KB di Sulawesi Selatan relatif stabil. Pada 2020, angka provinsi tercatat sebesar 44,21 persen, naik menjadi 45,97 persen pada 2021, lalu turun ke 44,11 persen pada 2022 dan 43,65 persen pada 2023, sebelum kembali meningkat tipis menjadi 44,81 persen di 2024.
Daerah dengan Angka Tertinggi
Beberapa daerah konsisten mencatat tingkat partisipasi KB di atas rata-rata provinsi. Tana Toraja menjadi salah satu daerah unggul dengan angka 56,53 persen pada 2024, naik dari 44,86 persen di 2022. Disusul Jeneponto dengan 60,47 persen di 2024 yang menunjukkan komitmen kuat masyarakat dalam mengendalikan angka kelahiran. Luwu Timur juga mencatatkan kenaikan signifikan hingga mencapai 56,12 persen pada 2024.
Daerah dengan Angka Terendah
Di sisi lain, terdapat daerah dengan angka partisipasi KB yang masih di bawah rata-rata. Kota Palopo misalnya, hanya mencapai 37,13 persen pada 2024. Hal serupa terlihat di Pangkajene dan Kepulauan yang mencatat 42,19 persen, meski lebih tinggi dibanding Palopo.
Beberapa kabupaten besar memperlihatkan tren yang cukup fluktuatif. Gowa misalnya, sempat mencapai 56,25 persen pada 2021, namun turun menjadi 47,55 persen di 2024. Begitu pula Bone yang sempat mencatat 47,60 persen pada 2021 dan akhirnya berada di 42,42 persen pada 2024.
Baca Juga: Daerah Mana yang Paling Sedikit SMA di Sulsel? Ini Datanya!
Menariknya, Kota Makassar yang sempat berada di angka rendah 35,81 persen pada 2021, berhasil mencatat kenaikan menjadi 43,54 persen pada 2024. Meski belum terlalu tinggi, lonjakan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan dan kesadaran masyarakat kota terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
Meski rata-rata provinsi relatif stabil, disparitas antar daerah masih menjadi tantangan. Daerah-daerah dengan angka partisipasi rendah perlu mendapat perhatian lebih melalui peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, serta kolaborasi lintas sektor agar kesadaran masyarakat semakin merata.(pr)
Editor : Pratama Karamoy