MANADOPOST.ID - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sejumlah program anggaran tidak mencapai masyarakat sesuai dengan tujuan awalnya. Salah satu program yang disorot adalah program stunting dengan anggaran sebesar Rp 10 miliar, namun ternyata sebagian besar dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas, bukan untuk membeli telur seperti yang seharusnya.
"Saya baru saja minggu lalu mengecek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk program stunting, setelah dicek ternyata Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, Rp 3 miliar untuk rapat-rapat, Rp 2 miliar untuk penguatan pengembangan, dan hanya sedikit yang digunakan untuk membeli telur, tidak ada Rp 2 miliar," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, pada Rabu (14/6).
Jokowi menegaskan bahwa jika anggaran untuk Program Stunting adalah Rp 10 miliar, maka anggaran lainnya seharusnya hanya Rp 2 miliar. Dan dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar digunakan untuk membeli bahan pokok seperti telur, ikan, daging, dan sayur yang dapat langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tidak hanya program stunting, Jokowi juga menyoroti alokasi dana pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di salah satu kabupaten yang tidak disebutkan namanya. Dari anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, sebagian besar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas, sementara hanya sedikit yang dialokasikan untuk pengembangan sebesar Rp 600 juta.
Melihat alokasi anggaran yang lebih banyak untuk pengembangan dan perjalanan dinas, Jokowi menyatakan bahwa program tersebut tidak konkrit dan tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ini ada di APBD, saya tidak perlu menyebutkan di kabupaten mana. Anggaran pengembangan UMKM sebesar Rp 2,5 miliar, namun sebesar Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Itu terus berlanjut. Sisanya sebesar Rp 0,6 miliar atau Rp 600 juta hanya digunakan untuk pemberdayaan dan pengembangan yang tidak konkret," ungkap Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa tugas BPKP adalah untuk mengarahkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta Kementerian dan Lembaga agar lebih fokus pada program yang konkret. Ia berharap BPKP dapat mengawasi dan mengarahkan program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat yang produktif.
Sebagai mantan Walikota Solo, Jokowi menyebut bahwa tugas tersebut merupakan tanggung jawab berat bagi BPKP. Terutama dalam memastikan bahwa anggaran daerah dan pusat digunakan secara produktif.
"Ini merupakan tugas berat bagi BPKP, karena tangannya mencapai hingga ke provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini memungkinkan BPKP untuk mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan program-program pemerintah," jelasnya.
Editor : Toar Rotulung