MANADOPOST.ID - Tragedi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka mendalam bagi Indonesia. Hampir 1.000 jiwa dilaporkan meninggal akibat bencana ini, menjadikannya salah satu peristiwa paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Komisi I DPR RI menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerukan perlunya langkah serius dan terstruktur dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menilai bahwa bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera membutuhkan pendekatan baru yang lebih profesional dan terkoordinasi. Ia mengusulkan dibentuknya kementerian khusus penanggulangan bencana yang secara mandiri menangani mitigasi, penanganan darurat, hingga rekonstruksi pascabencana.
Menurut Utut, kementerian ini idealnya memiliki direktorat jenderal yang fokus pada jenis-jenis bencana tertentu, seperti Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan unit lain yang relevan. Dengan struktur tersebut, pemerintah dapat mengembangkan spesialisasi, mempercepat respons, dan memastikan kesiapan teknis yang lebih tinggi.
Ia juga menyoroti persoalan pendanaan. Anggaran APBN saat ini dianggap belum memadai untuk menangani bencana berskala besar yang terjadi secara beruntun. Dengan adanya kementerian khusus, alokasi dana dan program mitigasi bisa dirancang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Usulan ini menjadi momentum untuk mendorong reformasi penanggulangan bencana nasional, terutama mengingat meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Indonesia diharapkan tidak hanya reaktif saat bencana, tetapi siap dengan sistem yang kuat untuk melindungi warganya dari ancaman serupa di masa depan. (*)
Editor : Jasinta Bolang