MANADOPOST.ID - Gubernur Rudy Mas'ud angkat bicara terkait anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menuai sorotan publik di tengah wacana efisiensi anggaran daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan sesuai aturan serta mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kondisi geografis wilayah yang dinilai ekstrem. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembelian SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang dianggap mampu menjangkau medan berat dan mendukung efektivitas kerja pimpinan daerah.
Rudy menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menerima mobil dinas operasional di Kaltim dan masih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalankan tugas. Ia juga menyebut kendaraan yang direncanakan akan tersedia di Jakarta untuk mendukung agenda nasional maupun internasional.
Menurutnya, sebagai provinsi penyangga dan bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur perlu menjaga citra atau “marwah” daerah dalam berbagai forum resmi.
Polemik ini mencuat di tengah tuntutan efisiensi belanja publik, sehingga sejumlah pihak mempertanyakan prioritas pengeluaran daerah di tengah tekanan fiskal. Meski demikian, Pemprov Kaltim menyatakan kebijakan tersebut telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan berpegang pada prinsip kebutuhan fungsional serta nilai guna kendaraan untuk tugas kedinasan.
Perdebatan ini pun membuka ruang diskusi publik mengenai keseimbangan antara kebutuhan operasional pejabat dan sensitivitas terhadap kondisi keuangan daerah. (*)
Editor : Jasinta Bolang