MANADOPOST.ID—Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan skema efisiensi distribusi berdasarkan hari sekolah. Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Dalam kebijakan terbaru ini, siswa di sekolah dengan sistem lima hari belajar akan menerima MBG selama lima hari sesuai jadwal sekolah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan distribusi program berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.
Namun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi wilayah tertentu. Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap mendapatkan distribusi MBG tambahan pada hari Sabtu.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan strategi penting untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak di wilayah rentan. Menurutnya, anak-anak di daerah dengan risiko stunting tinggi membutuhkan perhatian lebih agar pertumbuhan mereka tidak terganggu.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis agar anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari,” ujarnya di Jakarta.
BGN menilai, kebijakan ini tidak hanya soal efisiensi distribusi, tetapi juga bagian dari upaya besar pemerintah dalam menekan angka stunting nasional. Oleh karena itu, penentuan wilayah penerima kebijakan khusus dilakukan secara cermat dan berbasis data.
Data utama yang digunakan berasal dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI. Data tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang membutuhkan intervensi lebih intensif.
Selain itu, BGN juga akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan validitas data di lapangan. Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga kondisi gizi di masing-masing wilayah.
“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut masa depan generasi muda. Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pemenuhan gizi,” tegas Dadan.
Wilayah di Indonesia bagian timur, sebagian Sumatera, serta Papua disebut menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan besar terkait angka stunting yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain.
Editor : Angel Rumeen