Oleh: Rudi M Kartasasmita (Konsultan Politik SMRC)
Legitimasi Publik dan Modal Kepercayaan terhadap Program MBG
Di tengah polarisasi politik pasca pemilu, satu hal yang kerap dilupakan adalah bahwa kebijakan publik tidak hanya diuji oleh niat baik, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdiri di ruang hampa. Ia berjalan di atas modal politik berupa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Data survei nasional dari Indikator Politik Indonesia yang merupakan hasil survei nasional periode tatap muka 20-27 Oktober 2025 menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada pada level yang relatif tinggi di fase awal pemerintahannya, dengan tingkat approval rating berada di kisaran lebih dari 70%. Angka ini penting, bukan sebagai alat glorifikasi, tetapi sebagai penanda bahwa publik memberikan benefit of the doubt terhadap kebijakan strategis yang dijalankan.
Kepercayaan publik ini menjadi prasyarat krusial bagi kebijakan berskala raksasa seperti MBG. Program dengan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah jelas membutuhkan legitimasi sosial agar tidak mudah dipatahkan oleh resistensi politik maupun skeptisisme publik. Dalam banyak kasus kebijakan sosial, kegagalan sering kali bukan semata pada desain, melainkan pada runtuhnya kepercayaan sebelum kebijakan itu matang. MBG, setidaknya di awal, memiliki modal itu.
Namun, legitimasi bukan cek kosong. Data Indikator juga memperlihatkan bahwa dukungan publik terhadap Presiden kerap bersifat conditional support: masyarakat mendukung selama kebijakan dirasakan relevan, adil, dan berdampak langsung. MBG masuk ke dalam kategori kebijakan yang secara intuitif mudah dipahami publik, negara memberi makan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Di level simbolik, ini kebijakan yang “masuk akal” dan sulit ditolak secara moral.
Di sinilah MBG bekerja bukan hanya sebagai kebijakan gizi, tetapi juga sebagai sinyal negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Bagi banyak keluarga, terutama di kelompok menengah bawah, makanan adalah pos pengeluaran terbesar. Ketika negara masuk ke sektor ini, dampaknya langsung terasa. Tak heran jika program ini relatif cepat mendapatkan atensi dan ekspektasi tinggi dari masyarakat.
Tetapi justru karena ekspektasi itulah, risiko politik MBG juga besar. Ketika terjadi keterlambatan distribusi, porsi yang dinilai tidak layak, atau bahkan kasus keracunan, kekecewaan publik bisa berlipat ganda. Modal kepercayaan yang besar dapat dengan cepat berubah menjadi sumber kritik tajam. Maka, legitimasi publik bukan hanya soal angka survei, melainkan tanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara janji, desain kebijakan, dan implementasi di lapangan.
Dengan kata lain, survei Indikator memberi konteks awal: MBG dijalankan di atas kepercayaan publik yang relatif kuat. Tapi kepercayaan itu bersifat dinamis. Ia harus dipelihara melalui evaluasi, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar narasi keberhasilan.
Beban Pangan Rumah Tangga dan Rasionalitas Ekonomi MBG
Salah satu argumen paling kuat yang menopang MBG datang dari data struktural tentang ekonomi rumah tangga Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan masih mendominasi struktur belanja masyarakat Indonesia. Pada 2023, hampir separuh pengeluaran rumah tangga sekitar 45,5% habis untuk kebutuhan pangan. Di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, porsi pengeluaran pangan bahkan melampaui pengeluaran non-makanan.
Fenomena ini bukan kejadian sesaat. Tren serupa telah berlangsung sejak setidaknya 2007. Artinya, selama lebih dari satu dekade, masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi di mana makanan menjadi beban ekonomi utama. Dalam situasi seperti ini, kebijakan sosial yang menyentuh langsung sektor pangan bukan sekadar program karitatif, melainkan intervensi struktural.
Menariknya, data BPS juga menunjukkan bahwa secara rata-rata, pendapatan masyarakat perkotaan masih mampu menutupi pengeluaran. Namun, rata-rata sering kali menipu. Ia menutupi ketimpangan di dalamnya. Ada kelompok yang hidup jauh di atas rata-rata, dan ada yang berada di bawahnya. Fakta bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat kelaparan tinggi di Asia Tenggara memperkuat argumen bahwa masalahnya bukan sekadar ketersediaan uang, melainkan distribusi akses terhadap pangan bergizi.
Di sinilah MBG menemukan relevansinya. Dengan menyediakan makanan gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, negara secara tidak langsung mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Uang yang sebelumnya dialokasikan untuk makan siang anak dapat dialihkan ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan darurat. Efek ini mungkin tidak langsung terlihat dalam statistik makro, tetapi signifikan di level mikro.
Namun, rasionalitas ekonomi MBG tidak boleh berhenti pada logika “memberi makan gratis”. Pertanyaan pentingnya adalah makanan seperti apa, dengan kualitas apa, dan menggunakan sumber daya dari mana? Ketika anggaran per porsi diturunkan menjadi Rp10.000, pilihan menu menjadi sangat terbatas. Laporan lapangan menunjukkan bahwa dengan anggaran tersebut, pilihan lauk hewani harus dikompromikan, atau porsi sayur dan protein dikurangi.
Jika tidak dikelola dengan cermat, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi justru berisiko menurunkan kualitas gizi. Di titik ini, MBG membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual, misalnya dengan memaksimalkan pangan lokal yang lebih murah, segar, dan sesuai budaya setempat.
Dengan demikian, MBG secara ekonomi adalah kebijakan yang rasional. Tetapi rasionalitas itu hanya akan optimal jika desain menu, rantai pasok, dan pengelolaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi daerah, bukan dipaksakan seragam dari pusat.
Ketika Implementasi Tertatih: Kritik sebagai Bentuk Kepedulian
Selama ini, Program Makan Bergizi Gratis kerap dipersepsikan secara sederhana oleh publik dengan “anak sekolah makan gratis”. Persepsi ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas terlalu menyederhanakan kompleksitas kebijakan yang sedang dijalankan. Di balik satu piring makan yang diterima siswa setiap hari, terdapat rangkaian keputusan teknokratik yang panjang mulai dari perhitungan kebutuhan gizi, desain menu, rantai pasok pangan, pengelolaan fiskal, hingga kalkulasi politik jangka panjang. Dalam kerangka inilah MBG lebih tepat dibaca sebagai bentuk applied technocracy kebijakan yang lahir dari perpaduan antara basis ilmu pengetahuan, empati sosial, dan tuntutan ketepatan eksekusi di lapangan.
MBG bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba sebagai respons populis semata. Ia merupakan hasil evolusi panjang kebijakan gizi nasional Indonesia yang telah dirintis sejak awal 1990-an. Pemerintah pernah menjalankan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sebagai upaya awal mengatasi kekurangan gizi di daerah miskin. Program tersebut kemudian berkembang dan mengalami berbagai penyesuaian seiring perubahan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan nasional.
Pada periode 2016–2019, pendekatan terhadap gizi anak sekolah semakin diperkuat melalui Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) yang dijalankan bersama World Food Programme (WFP) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam program ini, terjadi pergeseran penting dari sekadar pemberian kudapan menuju penyediaan makanan lengkap dengan standar kalori dan protein yang lebih terukur. Pengalaman inilah yang menjadi salah satu fondasi konseptual bagi desain MBG hari ini.
Dengan membaca MBG dalam lintasan historis tersebut, menjadi jelas bahwa program ini bukan sekadar janji politik jangka pendek, melainkan akumulasi pengetahuan kebijakan yang terus berevolusi. Namun, sebagaimana ciri khas kebijakan teknokratik, kerja-kerja ini kerap berlangsung dalam senyap dan tidak selalu terlihat di ruang publik. Akibatnya, publik lebih mudah menilai MBG dari hasil kasatmata di lapangan ketimbang proses panjang yang menopangnya.
Justru di sinilah tantangan utama MBG sebagai kebijakan berbasis teknokrasi terapan. Ketika ekspektasi publik tinggi, sementara proses teknisnya kompleks dan rentan hambatan, negara dituntut bukan hanya bekerja dengan benar, tetapi juga mampu menjelaskan pekerjaannya secara jujur dan terbuka. Tanpa komunikasi yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat kehilangan makna di mata publik.
Tak ada kebijakan publik besar yang lahir tanpa masalah di fase awal, dan MBG bukan pengecualian. Sejak hari-hari pertama pelaksanaan, berbagai catatan kritis bermunculan. Mulai dari keterlambatan distribusi di sekolah, porsi yang dianggap tidak layak, hingga kasus yang paling serius, kejadian luar biasa keracunan makanan.
Data BPOM mencatat sepanjang 2025 terjadi belasan KLB keracunan MBG di berbagai provinsi, dengan jumlah korban mencapai ribuan anak. Angka ini bukan sekadar statistik dingin. Ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan mutu pangan. Dalam konteks makanan massal untuk anak-anak, standar keamanan seharusnya berada di level tertinggi.
Masalah ini mengungkap titik lemah dalam tata kelola MBG, khususnya pada aspek higienitas dapur, sertifikasi penyedia, dan distribusi makanan. Laporan menunjukkan adanya dapur yang belum memenuhi standar, penggunaan bahan yang tidak segar, hingga penyimpanan makanan yang tidak sesuai prosedur. Ini bukan kesalahan konsep MBG, melainkan masalah implementasi.
Di sinilah pentingnya memisahkan kritik terhadap kebijakan dan kritik terhadap pelaksanaan. Menolak MBG karena kegagalan teknis sama kelirunya dengan membiarkan kegagalan itu berulang atas nama niat baik. Kritik justru diperlukan agar kebijakan ini tidak berubah menjadi bencana berulang.
Kasus keracunan juga memunculkan krisis kepercayaan di tingkat akar rumput. Orang tua mulai ragu, sekolah berada dalam posisi serba salah, dan fasilitas kesehatan daerah menanggung beban tambahan. Jika tidak ditangani serius, dampak sosial dan psikologisnya bisa jauh lebih panjang dibanding dampak gizi yang ingin dicapai.
Karena itu, evaluasi MBG harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju sistemik. Audit menyeluruh dapur MBG, pelatihan wajib keamanan pangan, transparansi laporan kualitas makanan, dan penegakan sanksi tegas bagi pihak yang lalai harus menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Tanpa itu, MBG berisiko kehilangan legitimasi publik yang sejak awal menjadi kekuatannya.
MBG, Pendidikan Gizi, dan Masa Depan yang Tidak Boleh Pendek
Di balik perdebatan teknis dan politik, ada satu dimensi MBG yang sering luput, yaitu keberlanjutan pengetahuan dan perubahan perilaku. Program makan bergizi seharusnya tidak berhenti pada memberi makan, tetapi juga membentuk cara pandang generasi muda tentang makanan, gizi, dan kesehatan.
Data menunjukkan bahwa kebutuhan gizi anak berbeda-beda berdasarkan usia, aktivitas, dan status gizi. Tanpa identifikasi yang tepat, MBG justru berisiko menciptakan masalah baru, seperti peningkatan obesitas pada anak yang sebenarnya sudah memiliki asupan berlebih. Contoh perhitungan menunjukkan bahwa tambahan ratusan kilokalori per hari dapat menyebabkan kenaikan berat badan signifikan dalam waktu singkat.
Di sisi lain, anak-anak dengan status gizi kurang membutuhkan pendekatan berbeda. Artinya, MBG tidak bisa bersifat satu menu untuk semua. Diferensiasi sasaran adalah keharusan, bukan pilihan. Ini membutuhkan kapasitas teknis, data yang akurat, dan koordinasi lintas sektor.
Lebih jauh, MBG seharusnya menjadi pintu masuk pendidikan gizi berjenjang. Sekolah tidak hanya menjadi tempat distribusi makanan, tetapi juga ruang belajar tentang pangan lokal, gizi seimbang, dan kebiasaan makan sehat. Tanpa dimensi pendidikan, dampak MBG berisiko menguap begitu program berakhir.
Aspek pangan lokal juga krusial. Dengan anggaran yang sangat besar, MBG memiliki potensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Jika bahan pangan diambil dari petani, nelayan, dan produsen lokal, uang triliunan rupiah dapat berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan. Sebaliknya, ketergantungan pada pangan impor justru melemahkan tujuan jangka panjang.
Pada akhirnya, MBG adalah kebijakan besar dengan potensi besar pula. Ia layak diapresiasi sebagai upaya serius negara membangun manusia Indonesia. Tetapi kebijakan besar juga menuntut kerendahan hati untuk terus dikoreksi. Dukungan publik yang tercermin dalam survei Indikator harus dijawab dengan keseriusan memperbaiki desain dan implementasi.
MBG bukan sekadar program makan. Ia adalah investasi sosial, ekonomi, dan politik. Jika dijalankan dengan profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang, MBG bisa menjadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Jika tidak, ia hanya akan menjadi catatan mahal dalam sejarah kebijakan publik. Dan di titik inilah kritik yang membangun menjadi bentuk kepedulian paling jujur.(***)
Editor : Tanya Rompas