Oleh: Dr. Reinhard Tololiu — Kajari Tomohon
DALAM wiracarita Odyssey karya Homer, peradaban Yunani Kuno meninggalkan kisah tentang Siren—makhluk laut yang menyenandungkan melodi memabukkan. Mereka menjanjikan dermaga aman, ketenangan tanpa akhir, dan seolah-olah sebuah rumah bagi para pelaut yang lelah. Namun justru di situlah tipu muslihatnya. Melodi itu bukan penuntun, melainkan jebakan: kapal-kapal yang terlena kehilangan arah, lalu kandas menghantam karang yang tersembunyi di balik ombak.
Metafora nyanyian Siren ini layak kita bawa ketika menakar euforia publik pascapengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara 2025–2044 pada akhir Februari 2026. Di ruang-ruang diskursus, tumbuh narasi optimisme bahwa dengan diakomodasinya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam tata ruang, belasan ribu penambang tradisional seakan otomatis memperoleh jaminan perlindungan penuh—bahkan “aman dari kejaran aparat hukum”.
Kalimat itu terdengar menenteramkan. Tetapi, bila tidak diuji secara komprehensif dari sudut pandang hukum, ia berpotensi menjadi ilusi yang justru membahayakan orang-orang yang percaya kepadanya.
Tak bisa disangkal, pengesahan RTRW merupakan tonggak penting. Ia adalah instrumen kebijakan spasial yang akan membingkai arah pembangunan Sulawesi Utara selama dua dekade. Di atas kertas, dokumen ini berupaya menyelaraskan percepatan iklim investasi dengan perlindungan bentang alam. Bagi warga di sekitar wilayah pertambangan, penetapan zonasi WPR tampak seperti oase. Setelah lama hidup dalam ketidakpastian tata ruang, mereka merasa negara akhirnya hadir—mengakui ruang hidup dan upaya subsistensi yang selama ini dijalani.
Namun, agar batas legitimasi tata ruang ini terbaca jernih, kita perlu meminjam kerangka teori Hierarki Norma Hukum (Stufenbau des Rechts) dari Hans Kelsen. Kelsen menegaskan bahwa sistem hukum tersusun piramidal: norma yang lebih rendah memperoleh daya berlakunya dari norma yang lebih tinggi, dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya. Prinsip ini sederhana, tetapi konsekuensinya tegas.
Di Indonesia, Perda RTRW adalah instrumen pengaturan ruang. Ia bukan perisai pidana. Ia tidak didesain untuk membatalkan ketentuan dalam undang-undang sektoral, apalagi norma delik dalam Undang-Undang Pertambangan. Karena itu, menggiring opini bahwa penambang “sudah sepenuhnya aman” hanya dengan adanya WPR dalam RTRW—sebelum mereka memegang dokumen fisik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atas nama sendiri—adalah kekeliruan struktural. Jika dibiarkan, kekeliruan itu mudah berubah menjadi kebohongan publik. Dan kebohongan publik, dalam urusan hukum, sering berakhir sebagai penderitaan nyata di lapangan.
Di titik ini, pembedaan dasarnya harus diucapkan terang-terangan. WPR adalah pengakuan ruang spasial. IPR adalah hak operasional yang bersifat eksklusif. Keduanya tidak identik. Keduanya tidak saling menggantikan.
Maka mari kita letakkan persoalan secara cermat. Seseorang boleh jadi menggali mineral di dalam wilayah yang sudah ditetapkan sebagai WPR. Tetapi bila ia tidak memegang IPR, aktivitas itu tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Hukum administrasi pertambangan tidak memberi celah tafsir untuk hal ini. Tanpa IPR, eksploitasi mineral tetap dalam kategori Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Konsekuensinya juga bukan sekadar teguran. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perbuatan tersebut merupakan delik formil yang diancam pidana penjara serta denda hingga seratus miliar rupiah. Di sini hukum bekerja dengan logika: bukan semata menilai “di mana” seseorang menambang, melainkan “dengan hak apa” ia menambang.
Kompleksitas implementasi semakin terasa ketika kita menengok operasional di lapangan. Pertambangan rakyat, yang secara historis dirancang sebagai jaring pengaman sosial berbasis padat karya, kerap menyimpang dari semangat itu. Ketika alat berat digunakan secara masif, ketika skema kerja padat modal menguasai ruang, ketika batas-batas teknis dan lingkungan diabaikan, maka yang terjadi bukan lagi “tambang rakyat” dalam makna sosialnya. Ia berubah menjadi industri ekstraktif berskala korporasi. Bedanya hanya satu: ia berlindung di balik narasi kearifan lokal.
Dan sekali lagi, status WPR dalam RTRW tidak memiliki kekuatan untuk menghapus yurisdiksi penegak hukum atas pelanggaran pidana pertambangan maupun kejahatan lingkungan. Peta tata ruang tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk tindakan yang melampaui perizinan, merusak ekosistem, atau menghindari standar teknis yang diwajibkan.
Pada akhirnya, tata ruang yang berkeadilan bukan sekadar perubahan warna pada peta. Ia harus menjadi manifestasi komitmen negara untuk menghadirkan kepastian hukum yang utuh. Di sinilah pemerintah daerah menghadapi dilema: hasrat melindungi penghidupan rakyat kecil berhadapan dengan supremasi hukum yang menuntut legalitas formal melalui sistem perizinan yang didelegasikan.
Kita tentu merindukan masa depan di mana hukum hadir bukan sebagai pedang yang menebas tanpa pandang bulu, melainkan sebagai pelita. Pelita yang menuntun warga keluar dari kabut ketidakpastian. Tetapi pelita itu tidak menyala dengan slogan. Ia menyala dengan kerja administratif yang konkret.
Karena itu, langkah perlindungan yang sesungguhnya bukanlah membuai publik lewat janji prematur. Perlindungan yang nyata adalah memfasilitasi agar masyarakat dapat memenuhi standar IPR yang sah: pendampingan, penyederhanaan proses yang wajar, transparansi, serta pengawalan sampai dokumen terbit dan dapat dipegang oleh pemilik haknya. Itulah perisai.
Jangan biarkan nyanyian Siren menenggelamkan harapan rakyat dalam ketidaktahuan. Mari membangun kepastian hukum yang kokoh, agar kesejahteraan manusia dan kelestarian ibu pertiwi tidak dipertentangkan, melainkan dipertautkan dalam satu arah yang beradab.(*)
Editor : Angel Rumeen