Integritas, Transaksi Politik, dan Masa Depan UNSRAT
Oleh: Mahyudin Damis
Dosen Antropologi FISIP UNSRAT Manado
Pemilihan rektor bukan sekadar proses pergantian kepemimpinan di sebuah perguruan tinggi. Di dalamnya terdapat pertarungan gagasan, kepentingan, jaringan kekuasaan, dan legitimasi. Persoalannya menjadi serius ketika ruang akademik mulai dibayangi transaksi uang dan intervensi politik. Pada titik itu, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar siapa yang akan menduduki kursi rektor, melainkan independensi dan marwah universitas itu sendiri.
Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) periode 2026–2030 kini memasuki tahap penting. Pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 2–6 November 2026 telah berakhir dengan enam akademisi yang mendaftarkan diri. Mereka adalah Prof. Dr. Roike Iwan Montolalu, S.Pi., M.Sc.; Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H.; Dr. dr. Rocky Wilar, Sp.A., Subsp. Neo(K).; Prof. Dr. dr. Grace Debbie Kandouw, M.Kes.; Dr. Youla Olva Aguw, S.H., M.H.; serta Dr. dr. Theresia M.D. Kaunang, Sp.KJ., Subsp. A.R.(K).
Dari enam nama tersebut, dua merupakan guru besar dan dua lainnya sedang menduduki jabatan wakil rektor. Mereka datang dengan latar belakang pengalaman akademik dan birokrasi yang beragam. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar bukan siapa yang memiliki jaringan paling luas atau dukungan paling kuat, melainkan gagasan apa yang ditawarkan dan sejauh mana integritas dapat dipertahankan dalam proses perebutan kepemimpinan tersebut.
Inilah saatnya menggeser perhatian dari bursa nama menuju bursa gagasan dan integritas.
Ketika Uang Memasuki Ruang Akademik
Salah satu persoalan yang patut dicermati dalam pemilihan rektor adalah kemungkinan masuknya kekuatan uang ke dalam proses politik kampus. Dalam percakapan publik, beredar kabar mengenai dugaan kebutuhan dana dalam jumlah sangat besar, bahkan disebut mencapai Rp10 miliar. Informasi semacam ini tentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta atau tuduhan terhadap kandidat tertentu. Namun, kemunculannya cukup menjadi alasan untuk mengajak seluruh komunitas akademik bersikap kritis.
Mengapa persoalan ini penting?
Dalam perspektif antropologi politik, uang yang masuk ke dalam kontestasi kekuasaan dapat membentuk hubungan patronase. Dukungan diberikan dengan harapan memperoleh balasan. Sumber daya dipertukarkan dengan loyalitas, akses, dan kepentingan tertentu. Hubungan semacam ini berpotensi melahirkan utang politik yang harus dibayar setelah kekuasaan diperoleh.
Jika pola tersebut terjadi dalam pemilihan rektor, universitas berisiko dikelola berdasarkan kepentingan para penyokong, bukan berdasarkan kebutuhan akademik. Keputusan strategis dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang merasa memiliki jasa dalam proses pemenangan.
Dampaknya bisa merembet ke berbagai bidang, termasuk tata kelola keuangan, pengangkatan jabatan, pengadaan, dan penerimaan mahasiswa. Persoalan penerimaan mahasiswa perlu mendapat perhatian khusus, terutama di Fakultas Kedokteran. Seleksi harus berlangsung secara transparan, berdasarkan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan resmi yang membebani mahasiswa dan keluarganya.
Universitas harus memastikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan membayar biaya informal atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Integritas kepemimpinan justru diuji melalui keberanian membenahi praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik.
Ketika Partai Politik Memasuki Arena Kampus
Persoalan lain yang perlu dicermati adalah relasi antara pemilihan rektor dan jejaring partai politik. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang memiliki hak membangun hubungan sosial dan politik. Dukungan dari berbagai kalangan juga merupakan bagian dari dinamika kontestasi. Namun, ada batas yang harus dijaga ketika dukungan tersebut berubah menjadi kendali politik.
Kampus memiliki ruang dan mekanisme politiknya sendiri. Pemilihan rektor memang mengandung pertarungan kepentingan, tetapi orientasi utamanya harus tetap pada kepentingan akademik. Kampus bukan perpanjangan tangan partai politik, apalagi arena untuk memperluas pengaruh kekuasaan di luar institusi.
Keterlibatan jejaring politik menjadi persoalan ketika mulai memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dukungan dapat berubah menjadi tekanan. Komunikasi politik dapat berkembang menjadi janji jabatan, pembagian akses, atau kesepakatan tertentu. Dalam situasi seperti itu, independensi Senat dan kebebasan kandidat untuk menawarkan gagasan dapat terancam.
Kita perlu membedakan dukungan politik dengan pengendalian politik. Seseorang boleh memiliki relasi dengan tokoh atau kelompok politik. Namun, setelah terpilih sebagai rektor, tanggung jawab utamanya adalah kepada universitas, komunitas akademik, dan kepentingan pendidikan tinggi.
Rektor terpilih tidak boleh merasa memiliki kewajiban untuk membalas dukungan politik dengan memberikan ruang bagi kepentingan partai atau kelompok tertentu. Jangan sampai rektor secara formal memimpin universitas, tetapi secara informal justru dikendalikan oleh kekuatan politik di luar kampus.
Di sinilah integritas kepemimpinan diuji. Rektor harus memiliki keberanian menjaga jarak dari kepentingan yang dapat mengganggu otonomi akademik. Ia harus bebas mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan universitas, sekalipun keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pihak-pihak yang pernah mendukungnya.
Senat dan Tanggung Jawab Moral
Dalam proses pemilihan rektor, Senat Universitas memegang tanggung jawab yang sangat penting. Senat bukan sekadar lembaga yang menghitung suara dan menentukan pemenang. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral untuk menjaga masa depan universitas.
Para anggota Senat perlu menguji kapasitas kandidat melalui gagasan yang ditawarkan. Bagaimana mereka membangun tata kelola yang transparan? Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian? Bagaimana menjamin kebebasan akademik? Bagaimana memperbaiki kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan? Bagaimana mengatasi persoalan biaya pendidikan yang membebani mahasiswa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung siapa yang memiliki dukungan paling kuat, jaringan paling luas, atau sumber daya paling besar.
Senat juga harus menjaga proses pemilihan dari tekanan, intimidasi, transaksi, dan intervensi pihak luar. Independensi Senat menjadi salah satu ukuran penting bagi kualitas demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Keputusan yang diambil harus lahir dari pertimbangan akademik dan tanggung jawab institusional.
Ketentuan mengenai keterlibatan suara Menteri dengan proporsi 35 persen dalam mekanisme pemilihan juga patut menjadi bahan refleksi. Bagaimana memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak mengurangi kemandirian perguruan tinggi? Bagaimana menempatkan suara komunitas akademik sebagai bagian utama dari legitimasi kepemimpinan universitas?
Kemenangan melalui mekanisme formal memang memberikan legitimasi prosedural. Namun, legitimasi moral membutuhkan sesuatu yang lebih besar, yakni kepercayaan komunitas akademik. Seorang rektor dapat memenangkan pemilihan, tetapi belum tentu memperoleh kepercayaan apabila proses yang mengantarkannya diwarnai transaksi dan tekanan politik.
Mengembalikan Marwah UNSRAT
UNSRAT merupakan salah satu perguruan tinggi penting di kawasan Indonesia Timur. Keberadaannya membawa harapan masyarakat Sulawesi Utara terhadap kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembangunan daerah. Kebanggaan terhadap UNSRAT seharusnya tercermin dalam kualitas akademik, tata kelola yang bersih, serta kepercayaan masyarakat.
Universitas membutuhkan pemimpin yang berani membenahi sistem. Pemimpin yang mampu membangun budaya akademik, memperkuat penelitian, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan pendidikan. Pembenahan tersebut membutuhkan integritas dan keberanian mengambil keputusan, termasuk ketika harus berhadapan dengan jaringan kepentingan yang telah lama terbentuk.
Kontestasi pemilihan rektor semestinya menjadi momentum untuk mempertemukan gagasan-gagasan pembaruan. Setiap kandidat berhak menyampaikan visi dan programnya. Pengalaman akademik dan birokrasi patut diperhitungkan. Jejaring sosial juga merupakan bagian dari modal kepemimpinan. Namun, semua itu harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan universitas.
Pemilihan rektor UNSRAT harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah universitas. Kontestasi ini semestinya membuka ruang bagi gagasan pembaruan, integritas kepemimpinan, dan keberanian membenahi tata kelola. Nama boleh diperbincangkan, pengalaman boleh dipertandingkan, dan jejaring boleh diperhitungkan. Namun, uang dan kepentingan partai politik tidak boleh mengambil alih kemerdekaan universitas.
Rektor terpilih harus memiliki kebebasan memimpin, tanpa dikendalikan oleh pihak yang merasa berjasa mengantarkannya ke kursi kekuasaan. Sebab, mandat yang diperoleh melalui mekanisme universitas harus dipertanggungjawabkan kepada universitas dan komunitas akademiknya.
UNSRAT tidak sedang mencari seseorang yang sekadar berhasil memenangkan pemilihan. Universitas ini membutuhkan pemimpin yang mampu memperoleh kepercayaan, menjaga integritas, dan memulihkan kehormatan institusi.
Sebab, ketika rektor dapat dikendalikan oleh uang dan kekuatan politik, yang kehilangan kemerdekaan bukan hanya rektornya, melainkan universitas itu sendiri.
Editor : Clavel Lukas