Oleh: Vebry Tri Haryadi
Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis
MANADOPOST.ID-ndonesia seperti tidak pernah kehabisan kegaduhan. Dari istana hingga institusi penegak hukum, dari ruang persidangan hingga panggung politik, berbagai persoalan terus memenuhi ruang pemberitaan dan perdebatan publik. Pertanyaannya, apakah kegaduhan ini mencerminkan demokrasi yang semakin hidup atau justru menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan?
Setidaknya ada 15 wajah kegaduhan yang patut menjadi perhatian.
Pertama, dinamika politik elite, termasuk hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang terus menjadi sorotan. Kedua, polemik ijazah Jokowi yang bergulir melalui proses hukum dan perdebatan publik. Ketiga, dugaan skandal penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian dan memunculkan pertanyaan serius mengenai privasi serta penyalahgunaan kewenangan.
Keempat, polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk desakan politik dan wacana penggunaan hak angket. Padahal, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 telah mengatur alasan serta mekanisme konstitusional pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kelima, persoalan integritas dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Keenam, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketujuh, persoalan HAM, kebebasan berekspresi, serta dugaan intimidasi dan kekerasan yang harus ditangani secara serius.
Kedelapan, tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibanggakan melalui angka statistik apabila rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Kesembilan, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Kesepuluh, polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan transparansi anggaran, pengawasan, dan evaluasi.
Kesebelas, korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan yang menggerogoti kepercayaan publik. Kedua belas, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah yang kerap menempatkan masyarakat dalam posisi lemah. Ketiga belas, kontroversi kebijakan pemerintah yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban. Keempat belas, perdebatan hubungan sipil dan militer yang harus tetap menjaga prinsip supremasi sipil. Kelima belas, krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara.
Kelima belas persoalan tersebut memiliki karakter dan tingkat pembuktian yang berbeda. Ada yang merupakan fakta kebijakan, kontroversi politik, maupun dugaan yang masih harus diuji melalui proses hukum. Namun, semuanya memperlihatkan satu persoalan mendasar: bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana negara hadir melindungi kepentingan rakyat.
Dalam perspektif hukum tata negara, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, kekuasaan bukan milik pribadi atau kelompok. Tidak ada jabatan yang berada di atas konstitusi dan tidak ada institusi yang kebal dari pengawasan.
Demokrasi juga tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan elite mempertahankan pengaruh. Kritik masyarakat, demonstrasi, kebebasan pers, dan kontrol publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Negara harus menjawab kritik dengan kebijakan dan pertanggungjawaban, bukan tekanan atau pembungkaman.
Ironisnya, ketika elite sibuk memperdebatkan kekuasaan, rakyat sibuk memikirkan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, biaya pendidikan, kesehatan, dan masa depan keluarga. Ketika panggung politik dipenuhi pertarungan kepentingan, masyarakat justru menunggu keadilan dan pelayanan publik yang layak.
Di sinilah ukuran sesungguhnya keberhasilan pemerintahan. Bukan seberapa kuat elite mempertahankan pengaruh, bukan seberapa banyak lawan politik yang dikalahkan, melainkan seberapa jauh negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat.
Pemerintah harus kembali pada mandat rakyat. DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan, aparat penegak hukum harus menjaga independensi dan integritas, sementara pers harus tetap bebas menjalankan fungsi kontrol sosial. Kekuasaan harus tunduk pada konstitusi dan kepentingan publik.
Republik ini terlalu besar untuk dikelola dengan ego kelompok. Indonesia bukan milik elite politik, kekuasaan bukan warisan keluarga, institusi negara bukan alat tawar-menawar, dan rakyat bukan komoditas yang hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba.
Republik boleh gaduh, elite boleh berebut, tetapi rakyat jangan terus menjadi korban. Ketika elite sibuk mempertahankan kekuasaan, siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat? (***)
Vebry Tri Haryadi
Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis
Editor : Tommy Waworundeng