MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghadapi tantangan berat di tahun 2026. Dimana, transfer ke daerah (TKD) kena pangkas Rp 500 miliar lebih.
Hal ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Sulut Amir Liputo. Saat interupsi di sela paripurna Senin (27/10), politisi PKS ini memberikan usulan.
“Apresiasi luar biasa APBD mengalami tekanan sangat berat kehilangan hampir 600 miliar. Di tengah tekanan Pak Gubernur memberikan panduan. Setelah kami mengikuti Pak Gubernur, saya ingin memberikan pendapat mudah-mudahan Pak Gubernur memperjuangkan fiskal kita,” ujar Liputo.
Usulan yang dia sampaikan terkait angsuran wajib Pemprov Sulut ke PT SMI yang tiap tahun dibayar. “Dengan kapasitas Pak Gubernur dan ditopang Pak Wakil Gubernur, saya mengusulkan melalui surat resmi dilakukan reschedule pembayaran utang. Ini lazim dari sisi akuntansi. Apalagi ini pemerintah pusat. Tahun ini kewajiban kita Rp 200 miliar. Andai bisa direschedule, kita ada ruang fiskal Rp 200 miliar. Program-program strategis dapat lebih tercapai,” sebut Liputo.
Gubernur langsung memberikan jawaban.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyatakan optimismenya menghadapi tahun 2026. Gubernur menyatakan jika pihaknya meyakini Pemprov tidak berjalan sendiri. “Kita tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman instansi vertikal. Banyak anggaran yang diturunkan ke Sulut melalui instansi vertikal,” sebutnya.
Bahkan lanjut dia, berkat lobi-lobi Pemprov di sejumlah kementerian, proyek-proyek pembangunan tetap akan dilakukan tahun depan.
“Kita dikurangi sekitar 500 miliar tapi yang diturunkan dari pusat banyak. Ada satu bidang saja anggarannya sampai 1,2 triliun,” tukasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen