MANADOPOST.ID—Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi pembangunan, Nick Adicipta Lomban SE, menyoroti serius kondisi ruas Jalan Soekarno di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang dilaporkan rusak parah dan telah memakan korban jiwa.
Kondisi paling memprihatinkan disebut berada di sekitar perempatan tugu, yang kerap menjadi lokasi kecelakaan akibat kerusakan jalan.
Persoalan ini mencuat setelah berbagai aspirasi masyarakat disampaikan kepada DPRD Sulut. Warga menilai kerusakan Jalan Soekarno sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang maksimal, padahal ruas tersebut merupakan jalur penting bagi aktivitas masyarakat Minahasa Utara dan sekitarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nick Lomban yang juga legislator dari daerah pemilihan Minut–Kota Bitung langsung meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama mitra kerja, Selasa (20/1/2026).
Dalam forum resmi itu, politisi Partai NasDem tersebut secara tegas menanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang dinilai sudah membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menekankan bahwa banyaknya korban jiwa menjadi indikator bahwa perbaikan tidak bisa lagi ditunda.
“Ini aspirasi langsung dari masyarakat yang kami terima. Kondisi jalan di sekitar perempatan tugu sangat memprihatinkan dan sudah menelan korban. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata,” tegas Lomban dalam rapat.
Menurut Lomban, Jalan Soekarno memiliki fungsi strategis sebagai jalur utama di Minahasa Utara. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut bukan hanya menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat setiap hari.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut Deasy Paath menyampaikan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut. Ia memastikan bahwa perbaikan Jalan Soekarno telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran.
“Anggarannya sudah ada dan sudah dialokasikan dalam tahun anggaran 2026. Saat ini tinggal menunggu proses selanjutnya dari pemerintah pusat,” jelas Paath.
Ia menambahkan kendala utama yang dihadapi saat ini adalah proses pelaksanaan tender yang masih menunggu tahapan dari kementerian terkait. Setelah seluruh prosedur tersebut rampung, pekerjaan fisik perbaikan jalan dapat segera dilaksanakan.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Sulut. Nick Lomban menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi proses tersebut agar tidak kembali mengalami keterlambatan, mengingat tingginya risiko yang dihadapi masyarakat akibat kondisi jalan yang rusak.(gel)
Editor : Angel Rumeen