MANADOPOST.ID—Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 terus bergulir di DPRD Sulut.
Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama sejumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulut, anggota Pansus dari Partai Golkar, Cindy Wurangian, menyoroti masih minimnya perangkat daerah yang memiliki website resmi. Ia menilai hal ini menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Belum semua perangkat daerah memiliki website. Misalnya Biro Pembangunan yang hingga saat ini belum tersedia. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana dan beberapa instansi lainnya juga belum memiliki website,” ungkap Cindy dalam forum rapat.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi kepada beberapa perangkat daerah yang telah lebih dulu menghadirkan website dengan standar yang baik. “Kalau Biro Umum, saya sudah cek, website-nya ada dan sudah bagus. Itu sudah sesuai standar,” tambahnya.
Menurut Cindy, keberadaan website bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama di era digital saat ini. Website menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung kinerja internal pemerintah.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen seluruh perangkat daerah. Dengan adanya website resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait tugas, fungsi, serta program kerja dari masing-masing instansi pemerintah.
“Tentu ini berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat bisa mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab perangkat daerah, termasuk program yang sedang dan akan dijalankan,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut tersebut.
Lebih lanjut, Cindy juga menilai digitalisasi melalui website dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, website juga menjadi alat dokumentasi yang efektif dalam menyimpan berbagai data dan laporan kegiatan.(gel)
Editor : Angel Rumeen