MANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2026, Senin (11/5).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut itu turut membahas persoalan serius terkait kekurangan tenaga pendidik di daerah.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm didampingi Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian, dihadiri Muslimah Mongilong, Vionita Kuerah, juga Prof Julyeta Paulina Runtuwene.
Dalam rapat tersebut, Louis Schramm menyinggung tingginya angka kekurangan guru di Sulawesi Utara, terutama pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Menurutnya, persoalan ini harus segera ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di daerah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan masih banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena di satu sisi sekolah masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik, sementara di sisi lain para guru honorer belum memiliki kepastian status.
“Kebutuhan guru di Sulawesi Utara masih sangat tinggi. Masih ada guru honorer yang belum masuk dalam Dapodik dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu meminta Dinas Pendidikan Sulut lebih aktif memperjuangkan nasib para tenaga honorer agar dapat diakomodasi dalam pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus bentuk penghargaan terhadap pengabdian para tenaga pendidik.
Louis juga menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis karena daerah sudah tidak lagi leluasa menganggarkan tenaga honorer secara mandiri. Oleh sebab itu, pengangkatan melalui jalur PNS dianggap sebagai solusi yang paling realistis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulut Femmy Suluh yang hadir langsung mengakui kebutuhan tenaga pendidik di Sulawesi Utara memang masih sangat besar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan pemerintah daerah, Sulut saat ini membutuhkan sekitar 1.100 guru untuk mengisi kekosongan formasi di berbagai sekolah.
Suluh menjelaskan persoalan kekurangan guru tersebut bahkan telah disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Pendidikan dalam kunjungan kerja kementerian beberapa waktu lalu.
“Kami sudah mengusulkan kebutuhan sekitar 1.100 guru untuk SMA, SMK dan SLB di Sulawesi Utara,” kata Suluh.
Ia mengungkapkan kebijakan rekrutmen guru tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pemerintah pusat tidak lagi membuka formasi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), melainkan melalui jalur CPNS.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil pemerintah pusat untuk memberikan kepastian pengembangan karier bagi tenaga pendidik. Sistem CPNS dinilai lebih menjamin keberlanjutan status kepegawaian dibandingkan P3K yang berbasis kontrak.
Selain itu, Pemprov Sulut saat ini masih menunggu penetapan resmi kuota dan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Usulan kebutuhan guru tersebut juga dipengaruhi tingginya angka pensiun guru pada tahun ini.
“Tahun 2026 terdapat sekitar 226 guru yang memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik semakin mendesak,” jelas Femmy.
Ia berharap usulan formasi yang telah diajukan dapat terealisasi secara bertahap pada 2026 hingga 2027. Dengan demikian, kekurangan guru di Sulawesi Utara bisa perlahan teratasi dan pelayanan pendidikan di sekolah tetap berjalan maksimal.(gel)
Editor : Angel Rumeen