Dalam forum tersebut, legislator daerah pemilihan Bitung-Minahasa Utara itu meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas PMD dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas anggota BPD di seluruh desa di Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan efektif.
“BPD perlu diberikan pelatihan maupun bimbingan teknis agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan desa dengan baik,” ujar Hendri Walukow dalam rapat tersebut.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah daerah di Sulut. Ia meminta kesiapan pemerintah daerah terus dimatangkan, khususnya di wilayah Minahasa, Minahasa Utara (Minut), hingga beberapa daerah lain yang akan melaksanakan tahapan Pilkades.
Menurut Hendri, stabilitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan perangkat dan lembaga desa, termasuk BPD yang menjadi mitra pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan serta penyalur aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah koordinasi untuk memperkuat peran BPD di Sulawesi Utara. Salah satunya melalui pertemuan bersama pihak kejaksaan yang membahas fungsi serta penguatan kelembagaan BPD di tingkat desa.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 1.157 desa di Sulawesi Utara yang memiliki anggota BPD aktif. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah, jumlah anggota BPD berkisar minimal lima orang hingga maksimal sembilan orang dalam setiap desa.
“PMD terus berupaya menyiapkan anggota BPD agar bisa berperan aktif dalam kelembagaan desa. Namun memang ada keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan saat ini,” jelas Lumintang.
Meski demikian, PMD Sulut memastikan berbagai program pembinaan tetap berjalan. Sejumlah daerah seperti Minahasa, Bolaang Mongondow (Bolmong), dan Minahasa Utara disebut telah mengikuti berbagai kegiatan koordinasi bersama kementerian melalui rapat virtual maupun zoom meeting yang rutin dilaksanakan.
Dia menambahkan, penguatan kapasitas aparatur dan lembaga desa menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan, bimtek, serta koordinasi lintas instansi, diharapkan pemerintahan desa di Sulawesi Utara semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.(*)
Editor : Angel Rumeen