MANADOPOST.ID—Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Dra. Vonny Paat, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut memastikan keterlibatan Banggar dalam setiap pembahasan apabila terdapat tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk APBD 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Vonny dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD Pemprov Sulut, Senin (10/8/2026).
Menurut Vonny, keterlibatan Banggar dalam pembahasan tambahan anggaran bukan sekadar persoalan prosedur. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap perubahan maupun penambahan alokasi anggaran dapat diketahui dan dibahas bersama secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jika ada tambahan anggaran dari pusat, Banggar wajib dilibatkan agar di kemudian hari tidak muncul persoalan hukum maupun administrasi. Saya tidak perlu membeber di sini, yang pasti kalau sudah tahu yang kemarin terjadi,” tegas Vonny dalam rapat.
Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai penyesuaian anggaran yang telah didistribusikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam rapat terungkap terdapat delapan SKPD yang mendapatkan penambahan alokasi anggaran. Tambahan tersebut mencakup beberapa sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, Dinas Sosial memperoleh tambahan Rp120 juta. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan masing-masing tercatat dalam kelompok penambahan sebesar Rp235 juta.
Selanjutnya, Dinas Pertanian memperoleh tambahan sekitar Rp829,54 juta, Dinas ESDM Rp302 juta, Biro Kesra Rp595 juta, sementara Sekretariat DPRD Sulut mendapatkan tambahan alokasi terbesar dengan nilai Rp9,2 miliar.
Besarnya variasi penambahan anggaran tersebut membuat Banggar DPRD Sulut menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen anggaran. Setiap angka, menurut Vonny, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan alokasi riil.
Perhatian Vonny juga tertuju pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.
Dalam pembahasan, Vonny menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian angka antara dokumen fisik yang dibahas dengan hasil akumulasi alokasi anggaran. Ia menyebut terdapat selisih sekitar Rp600 juta yang perlu segera diklarifikasi oleh pihak terkait.
Vonny yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan menekankan pengawasan terhadap anggaran harus berjalan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBD dapat diarahkan untuk program yang memiliki manfaat bagi masyarakat.(gel)
Editor : Angel Rumeen