
MANADOPOST.ID—Ketua DPRD Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD menegaskan perjuangan anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) ditujukan bagi kepentingan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Silangen saat pembahasan KUA/PPAS APBD Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Sulut, Senin (10/8). Ia sekaligus membantah anggapan bahwa Pokir menjadi sarana bagi anggota dewan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pengerjaan proyek pembangunan.
Menurut Silangen, posisi DPRD dalam proses tersebut adalah memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar dapat dipertimbangkan dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Karena itu, ia menilai anggapan bahwa anggota dewan menjadi pihak yang mengerjakan proyek Pokir merupakan pemahaman yang keliru.
“Tidak ada itu anggota dewan yang kerjakan proyek Pokir. Kita ini berjuang untuk masyarakat,” tegas Silangen.
Ia menjelaskan, Pokir DPRD pada dasarnya bersumber dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota dewan melalui berbagai agenda, termasuk reses. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan menyusun rekomendasi pembangunan yang dianggap dibutuhkan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




