MANADOPOST.ID—Kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Sulawesi Utara yang mengalami kerusakan dan rawan longsor menjadi perhatian DPRD Sulut. Persoalan tersebut dibawa langsung ke Jakarta melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat, 4 September 2026.
Rombongan DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan di Kantor DPR RI bersama Komisi V DPR RI. Mereka mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan peningkatan dan preservasi jalan nasional di Sulawesi Utara.
Bagi DPRD Sulut, persoalan jalan tidak dapat dilihat hanya dari kondisi fisiknya. Kerusakan jalan dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam hal mobilitas, distribusi logistik hingga kegiatan perekonomian.
Silangen mengatakan, jalan nasional memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antarkawasan. Karena itu, ruas jalan yang kondisinya sudah mendesak perlu mendapatkan penanganan secepatnya.
“Jalan nasional adalah urat nadi penghubung. Kami datang membawa aspirasi masyarakat Sulut, khususnya pada ruas-ruas yang sudah sangat mendesak untuk ditangani,” ujar Fransiscus.
Ia menilai, semakin baik kondisi infrastruktur jalan, semakin besar pula peluang masyarakat menjalankan aktivitas dengan lebih lancar. Sebaliknya, jalan yang rusak maupun berada di kawasan rawan longsor dapat meningkatkan hambatan perjalanan dan mengganggu distribusi barang.
Perhatian DPRD Sulut juga diarahkan pada wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi bagian dari wilayah yang disoroti dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal konektivitas. Infrastruktur jalan menjadi salah satu penunjang penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan dan aktivitas pelayanan di wilayahnya.
Selain perbaikan terhadap ruas yang mengalami kerusakan, DPRD Sulut mendorong adanya langkah preservasi jalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting agar kondisi jalan dapat dipertahankan dan tidak cepat mengalami kerusakan kembali.
Terlebih, karakteristik wilayah Sulawesi Utara membuat sejumlah infrastruktur menghadapi risiko bencana serta perubahan cuaca yang dapat memengaruhi kondisi jalan. Karena itu, penanganan infrastruktur diharapkan tidak hanya bersifat reaktif ketika kerusakan telah terjadi, tetapi juga melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas secara berkala.
Pertemuan dengan Komisi V DPR RI menjadi bagian dari komunikasi politik dan kelembagaan DPRD Sulut untuk menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat. DPRD berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dukungan anggaran dan program pembangunan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan.(*)
Editor : Angel Rumeen