
MANADOPOST.ID—Kekhawatiran terhadap potensi pungutan liar atau pungli menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL) di DPRD Sulawesi Utara.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama jajaran eksekutif kembali membahas Ranperda tersebut, Senin (7/9/2026). Rapat yang berlangsung di ruang serbaguna Kantor DPRD Sulut dipimpin Ketua Pansus Louis Schraam, didampingi Wakil Ketua Jeane Laluya dan Sekretaris Cindy Wurangian.
Berbeda dari sekadar membahas kewajiban perusahaan untuk menjalankan CSR, perhatian dalam rapat kali ini mengarah pada bagaimana regulasi tersebut nantinya diterapkan. Pansus mengingatkan agar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan tidak menciptakan ruang baru bagi pihak tertentu untuk meminta atau mengelola bantuan perusahaan secara tidak transparan.
Cindy Wurangian menjadi salah satu anggota Pansus yang cukup tegas mengingatkan persoalan tersebut. Menurut dia, Perda harus dirancang dengan prinsip melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kepastian kepada badan usaha.
“Perda dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai sebutan badan usaha menjadi multitafsir,” ujar Cindy.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




