MANADOPOST.ID — Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, menyatakan ikut bertanggung jawab secara moral atas persoalan hukum yang terjadi di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulut.
Hal tersebut disampaikan Walukow dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Sulut dan Dinas Kominfo Sulut, Senin (26/10).
Walukow menyinggung kasus dugaan korupsi anggaran media massa di lingkungan Dinas Kominfo Sulut yang saat ini tengah ditangani Polda Sulut. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka.
Menurut Walukow, persoalan hukum tersebut menjadi perhatian serius bagi DPRD Sulut, khususnya Komisi I yang merupakan mitra kerja Dinas Kominfo.
“Sebagai mitra kerja, tentu kami merasa ikut bertanggung jawab. Karena itu, ke depan pengawasan terhadap kinerja Dinas Kominfo akan kami perketat,” tegas Walukow.
Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Dinas Kominfo Sulut membuka data terkait kerja sama dengan media massa, termasuk rincian anggaran yang dialokasikan untuk kerja sama tersebut.
Menurutnya, keterbukaan data penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kami meminta data-data kerja sama dengan media massa, termasuk rincian anggarannya. Dengan demikian, DPRD bisa lebih mudah melakukan pengawasan,” ujarnya.
Walukow berharap persoalan hukum yang terjadi di Dinas Kominfo Sulut menjadi pembelajaran penting dan tidak kembali terulang di kemudian hari.
“Harapan kami, kasus seperti ini menjadi yang terakhir terjadi di Dinas Kominfo,” pungkasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen