MANADOPOST.ID—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sejumlah penambahan aturan dalam Tata Tertib pimpinan dan anggota DPRD Sulut. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan tegas mengenai larangan bagi anggota dewan menyampaikan maupun menyebarluaskan ujaran kebencian melalui media sosial dan media elektronik lainnya.
Ketentuan tambahan tersebut disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut, Royke Roring dalam rapat paripurna internal, Selasa (10/11).
Dalam ketentuan yang ditambahkan, anggota DPRD dilarang menyampaikan atau menyebarluaskan informasi melalui media sosial maupun media elektronik lainnya yang mengandung unsur ujaran kebencian, hasutan, ataupun permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta latar belakang lainnya.
DPRD Sulut menegaskan status sebagai wakil rakyat membawa tanggung jawab yang tidak hanya berlaku ketika menjalankan tugas resmi di lembaga legislatif, tetapi juga dalam aktivitas komunikasi di luar gedung dewan, termasuk melalui akun media sosial pribadi.
Aturan tersebut juga mengatur konsekuensi terhadap anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan larangan ujaran kebencian. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan kode etik DPRD serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
