Belanja Pemerintah Disorot Presiden Jokowi, Wagub Steven Kandouw Warning APIP

MANADOPOST.ID - Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kembali mendapatkan perhatian. Kini peran APIP diminta untuk lebih maksimal dalam mengawal belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, usai melakukan rapat bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini. Menurutnya, peran APIP di masing-masing daerah mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. "Jadi memang Pak Presiden Jokowi meminta agar APIP lebih ditingkatkan lagi. Harus mengawal semua belanja pemerintah, agar tepat sasaran dan dapat mendorong Pertumbuhan Ekonomi (PE) masing-masing daerah," tuturnya. Wagub Kandouw juga memastikan bahwa APIP di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, sudah dibekali dan diarahkan untuk segera mungkin menindaklanjuti arahan dan instruksi Presiden Jokowi. "Pak Gubernur Olly Dondokambey juga sudah langsung memerintahkan agar secepatnya kawal. Jangan lama-lama. Koordinasi dan konsultasikan semua arahan ini dengan 15 kabupaten/kota. Walaupun PE kita bagus dimasa pandemik ini, namun harus lebih lagi ditingkatkan. Langsung kerja, jangan sampai menunda-nunda," tegasnya. Sebelumnya, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan program pemerintah, yaitu program belanja anggaran yang akuntabel, efektif serta efisien. Dalam pengawasan menurut Presiden Jokowi, selalu mengikuti prosedur hal itu penting, tapi yang lebih penting tercapainya target. Karena yang ditunggu rakyat itu adalah hasilnya. Karena itu Presiden Jokowi meminta agar peran APIP dapat ditingkatkan guna memacu PE di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. "Rakyat harus merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Tidak ada serupiah pun yang salah sasaran apalagi dikorupsi. Ingat, Saya sama sekali tidak mentolerir apapun yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran. Saya perlu tegaskan bahwa belanja pemerintah untuk terus dikawal dan ditingkatkan, terlebih mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 ditargetkan tumbuh dari 0,74 persen di kuartal 1, menjadi 7 persen di kuartal kedua. Dalam mencapai target tersebut, bahwa diperlukan usaha yang tidak mudah," terangnya. Presiden Jokowi juga meminta kepada APIP untuk memberikan solusi dalam hal pengawasan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Realiasi belanja pemerintah masih rendah, serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah, pengadaan barang dan jasa masih lambat, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah juga (masih kurang). Ini ada apa? Kenapa masih lambat? Untuk itu di minta agar BPKP bisa memberikan solusi serta menawarkan jalan keluar. Peran APIP harus digencarkan mulai saat ini," tutupnya. (Balladewa Setlight) Editor : Baladewa Setlight