MANADOPOST.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu (CEP), SE, S.Th., MA, memastikan akan mengawal percepatan pemerataan akses listrik hingga menjangkau seluruh desa di Sulawesi Utara (Sulut).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menuntaskan ketimpangan layanan energi, terutama di wilayah kepulauan dan kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Meski capaian elektrifikasi Sulut telah mendekati sempurna, CEP menegaskan masih terdapat delapan desa yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.
Desa-desa tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
Delapan desa dimaksud yakni Kahakitang, Dalako Bembanehe, Taleko Batusaiki, Beeng, Para, dan Para I di Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Laingpatehi dan Pumpente di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
"Masih adanya desa yang belum menikmati listrik menjadi perhatian serius. Saya akan terus mendorong dan mengawal agar desa-desa tersebut menjadi prioritas pemerintah sehingga seluruh masyarakat Sulut memperoleh hak yang sama atas akses energi listrik," tegas CEP.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, termasuk PT PLN (Persero), CEP menyatakan akan berkoordinasi dengan mitra kerja untuk mempercepat realisasi pelayanan listrik di delapan desa tersebut.
"Pemerataan listrik bukan sekadar memenuhi target statistik, melainkan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," imbuhnya.
Ia menilai kehadiran listrik akan membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, hingga mempercepat transformasi digital di kawasan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
CEP menjelaskan salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan adalah Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Program ini menurut CEP, merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia dalam memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Program BPBL harus benar-benar menyentuh masyarakat yang selama ini belum memiliki sambungan listrik. Saya akan mengawal agar delapan desa yang belum teraliri listrik bisa menjadi prioritas dalam pelaksanaannya," ujar CEP.
Ia menjelaskan, penerima manfaat BPBL harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya belum tercatat sebagai pelanggan PLN, berdomisili di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik PLN tanpa memerlukan perluasan jaringan, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data yang dihimpun menunjukkan, hingga Mei 2026 rasio elektrifikasi Sulut telah mencapai 99,99 persen, sedangkan rasio elektrifikasi pelanggan PLN berada pada angka 99,41 persen. Kendati demikian, CEP menilai angka yang nyaris sempurna tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
"Bagi saya, targetnya bukan sekadar 99,99 persen, tetapi 100 persen. Selama masih ada satu desa yang belum menikmati listrik, perjuangan itu belum selesai. Negara harus hadir memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, memperoleh akses energi yang adil dan merata," imbuhnya.
Sementara itu, Deddy Sasamu warga Kabupaten Sangihe menilai langkah CEP untuk memperjuangkan layanan listrik bagi warga 3T adalah bukti nyata sebagai wakil rakyat.
"Ini baru wakil rakyat. Harusnya wakil rakyat seperti ini. Duduk di Senayan dan memperjuangkan kepentingan kita. Kita sebagai warga 3T tentu sangat berterima kasih kepada ibu CEP. Masyarakat butuh sosok wakil rakyat seperti ibu," tutupnya. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight