Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)MANADOPSOT.ID--Sebanyak 79,4 Persen atau sekitar 139.265.599 hektare tanah di Kota Tomohon belum bersertifikat. Masih adanya sengketa, masuk dalam kawasan perkebunan dan hutan kota, jadi beberapa penyebab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tomohon belum bisa menggejot pelaksanaan penerbitan sertifikat. "Dari total luasan Kota Tomohon sebesar 169.019.237, baru 29.753.678 yang memiliki sertifikat. Sisanya masih sementara difasilitasi. Baik lewat program Prona dan PTSL yang kita lakukan sejak Tahun 2017 hingga sekarang," ungkap Kepala Kantor BPN Tomohon Kristanto Bulamey kepada Manado Post, melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Wenddel Maseo, Selasa (23/3) "Sebagian lahan yang kita petakan belum tercover, disebabkan karena daerah tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Bisa saja sudah bersertifikat, namun belum terdata di BPN Tomohon," kata Maseo Lagi. Atasnya, sebagai upaya percepatan penerbitan surat resmi kepemilikan tanah. Pihaknya di tahun ini menargetkan dapat merampungkan, 600 bidang tanah dalam waktu 50 hari kerja. "Tahun ini ada empat kelurahan yang masuk dalam program PTSL, kita diberi target pasca pembahasan bersama Pemerintah Kota Tomohon. Wajib merampungkan penerbitan sertifikat tanah sebanyak 600 bidang. Dan hingga saat ini, sudah ada 80 bidang yang berpotensi diterbitkan sertifikatnya," beber Maseo. Sembari berharap, kiranya seluruh pihak utamanya masyarakat, agar dapat bersama-sama dengan BPN Tomohon mendukung program strategis pemerintah pusat, yang gencar dilakukan dalam beberapa tahun belakangan tersebut. "Intinya, jika data dan kelengkapan administrasi masyarakat atau pemohon dapat dipenuhi. Prinsipnya proses penerbitan PTSL sangat mudah dilakukan. Tak lebih dari seminggu bisa selesai," pungkasnya. (yol/gnr) Editor : Clavel Lukas