MANADOPOST.ID--Pemerintah Kota Tomohon terus memacu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih di tahun depan alokasi anggaran dana transfer bakal dipotong.
Sejalan dengan itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan dalam waktu dekat siap meluncurkan satu produk inovasi bertajuk KRISAN.
Dijelaskan Kepala BPKPD Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi MAP melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Friedel Liuw ST MAP, Krisan merupakan akronim dari Kios Mandiri Satu Anjungan.
Mesin yang sekilas tampak mirip ATM ini, nantinya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Tomohon dalam pembayaran kewajiban tahunannya.
Sebut saja PBB-P2 atau Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yang di tahun berjalan ini, Pemkot Tomohon menargetkan dapat mengumpulkan Rp 6,01 Miliar.
"Jadi lewat Mesin Krisan ini, masyarakat atau wajib pajak cukup memasukkan Nomor Objek Pajak atau NOP. Dan setelahnya diproses hingga tampil pada layar jumlah yang wajib dibayarkan. Jika setelah memasukkan NOP tidak keluar tampilan apapun, itu artinya Wajib Pajak sudah melakukan kewajibannya," ungkap Liuw, ketika diwawancarai Manado Post, Rabu (25/12).
Selain PBB-P2, Liuw bilang, lewat Krisan masyarakat pun bisa membayar pajak dan retribusi daerah lainnya. Misalnya, Pajak Resto, Pajak Hotel hingga Retribusi Parkir bahkan hingga BPHTB.
"Untuk uji coba tahap awal kita aplikasikan Krisan untuk pembayaran PBB-P2. Nah pertanyaannya sekarang, dimana masyarakat bisa mengakses mesin Krisan ini? Warga Kota Tomohon atau Wajib Pajak bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik. Kedepannya juga mesin ini akan ditempatkan di pusat kota perbelanjaan dan titik strategis lainnya," urai birokrat muda enerjik ini.
Dikatakan Liuw, perkembangan teknologi digital dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan peningkatan PAD lebih khusus pos PBB-P2.
Olehnya, kehadiran mesin Krisan dan aplikasi APPLY-PD yang sudah lebih dulu ada sebelumnya, akan terus dimaksimalkan pemerintah guna optimalisasi PAD Kota Tomohon.
"Tren pembayaran atau transaksi PBB-P2 dari tahun ke tahun lebih khusus yang dibayar oleh WP lewat kanal digital atau non-tunai. Prinsipnya terus berkembang sejak kali pertama di tahun 2022. Dari awalnya hanya Rp.172. 524.894 di tahun 2022, berkembang menjadi Rp1,2 Miliar di tahun ini. Tentu, pembayaran WP yang masih konvensional atau tunai, baik lewat gerai PBB-P2 mobile, maupun yang dikumpulkan oleh perangkat masih terus berjalan. Artinya apa, masyarakat sudah makin melek teknologi. Dan ini pertanda baik, bahwasanya kehadiran konsep penagihan pajak daerah berkonsep digital sudah diterima oleh masyarakat," terangnya.
Olehnya, pihaknya mengajak kepada seluruh wajib pajak di Kota Bunga, agar dapat terus menopang program kerja pemerintah, lebih lagi dalam hal menopang pendapatan daerah.
"Karena prinsipnya pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Akan dikembalikan lagi untuk pembiayaan program kerja yang berdampak langsung pada peningkatan mutu dan kesejahteraan rakyat.
Seperti pembangunan sarana infrastruktur, fasilitas umum, sarana kesehatan dan masih banyak lagi. Ingat, orang bijak taat pajak," pungkasnya. (***)
Editor : Julius Laatung