
MANADOPOST.ID– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) mendesak agar dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT NSB Beton segera diperlihatkan. RAKO menilai, dokumen tersebut merupakan bagian penting dari pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Desakan ini menyusul surat permintaan informasi yang telah dilayangkan RAKO kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa Utara terkait dokumen AMDAL perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ketua RAKO Harianto Nanga SPi menegaskan bahwa keberadaan dokumen AMDAL tidak boleh hanya menjadi persoalan administratif. Dokumen tersebut harus dapat ditelusuri dan diperlihatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, perusahaan yang kegiatan usahanya masuk kategori wajib AMDAL harus memenuhi ketentuan terkait persetujuan lingkungan. Bahkan, terdapat konsekuensi hukum dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
"Kami meminta agar dokumen AMDAL PT NSB Beton segera diperlihatkan. Ini bukan sekadar permintaan biasa, tetapi menyangkut kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada aturan yang mengatur kewajiban tersebut, termasuk konsekuensi dan sanksi apabila dilanggar," tegas Harianto.
RAKO juga menekankan bahwa DLH Kabupaten Minahasa Utara seharusnya memiliki atau dapat menelusuri dokumen AMDAL maupun dokumen persetujuan lingkungan perusahaan tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme administrasi yang berlaku.
Karena itu, RAKO meminta DLH Minahasa Utara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keberadaan dokumen lingkungan PT NSB Beton, termasuk memastikan apakah seluruh persyaratan lingkungan yang diwajibkan telah dipenuhi perusahaan.
Selain persoalan AMDAL, RAKO turut menyoroti dugaan pembuangan limbah trimix ke aliran sungai di sekitar lokasi perusahaan. Dugaan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang, mengingat lokasi operasional perusahaan berada di tepi sungai.
"Aktivitas produksi beton berpotensi menghasilkan limbah yang harus dikelola sesuai ketentuan. Karena itu, selain meminta dokumen AMDAL diperlihatkan, kami juga meminta DLH turun langsung melakukan pemeriksaan untuk memastikan bagaimana pengelolaan limbah perusahaan dan apakah ada pencemaran terhadap lingkungan sekitar," ujarnya.
Harianto menegaskan, keterbukaan dokumen lingkungan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan merupakan bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




