Michael JacobusBITUNG, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Peraturan Presiden (Pepres) yang mengatur Perizinan investasi untuk industri minuman keras (miras) di empat provinsi, termasuk Sulawesi Utara (Sulut) menuai dukungan. Salah satunya datang dari pengamat sekaligus praktisi hukum, Michael Jacobus SH MH.
Menurut salah satu pengacara ternama di Kota Cakalang ini, karena namanya miras di Sulut, termasuk Bitung, diatur atau tidak akan tetap ada.
“Jadi bagi saya, justru lebih baik diatur. Karena dengan adanya legitimasi pemerintah lewat aturan atau perizinan untuk investasi miras di Sulut, maka akan lebih tertib,” ujarnya kepada Manado Post, Senin (1/3).
Dia menjelaskan, karena miras pada faktanya tidak seperti ganja atau jenis narkotika lainnya.
“Tidak bisa disamakan dengan ganja atau kokain. Sehingga posisinya lebih baik ditata secara regulasi. Artinya bahwa ada keuntungan-keuntungan investasi. Misalnya cap tikus di Sulut, jika ditata dengan regulasi. Misalnya dibuat branding tersendiri, pajaknya diatur, maka akan banyak aspek positif kita terima,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan adanya legalitas investasi miras justru dari aspek hukum bisa dikendalikan. “Karena ada aturan. Semuanya tereport. Jumlah produksi miras di sulut misalnya tereport. Kita dapat mengendalikan. Arahnya konsumen ke mana bisa terlihat. Kalau sekarang, konsumennya siapa kita tidak tahu. Pabrik yang memproduksi berapa banyak per tahun juga tidak diketahui. Karena kita tidak punya regulasi yang jelas,” terangnya.
Oleh karena itu, tambahnya, jika aturannya jelas hal itu positif.
“Saya sekali lagi memilih ada aturan yang jelas supaya bisa ditata dan dikendalikan. Tapi catatannya, kalau sudah diatur, maka butuh ketegasan. Pengusaha atau konsumen miras yang tidak ikut aturan harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Diketahui, regulasi investasi miras itu tertuang dalam Pepres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. (can)