Kuasa hukum AGT Irwan S Tanjung SH MH dan Michael Jacobus SH MH memberikan keterangan pers terkait kasus yang dihadapi kliennya, Jumat (12/3).BITUNG, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung makin menarik diikuti. Progres terbaru, tim kuasa hukum dari tersangka AGT alias Handri memilih melakukan perlawanan.
Tim kuasa hukum AGT telah melayangkan gugatan praperadilan ke Kantor Pengadilan Negeri Bitung dengan termohon pihak Kejari.
Irwan S Tanjung SH MH, ketua tim kuasa hukum AGT mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan kliennya adalah bentuk kriminalisasi.
Dia mengatakan, karena cara-cara yang digunakan pihak termohon tidak melalui prosedur yang benar.
Menurutnya, harusnya pihak Kejari patuh pada MoU Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sudah dilakukan sejak 2018. MoU tersebut ditandatangani pihak Kejari, Polres, dan Pemkot Bitung.
“Jadi ada kasus harus dikedepankan Inspektorat, yang merupakan bagian dari APIP. Inspektorat dulu yang bekerja, bukan langsung pidana khusus,” ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers, Jumat (12/3).
Di situ diatur, harus penyelesaian dulu melalui APIP dengan waktu 60 hari pihak Inspektorat memberikan teguran. Tapi kenyataannya, Inspektorat sudah mengeluarkan surat keterangan tidak ada temuan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung.
“Itu berdasarkan LHP BPK yang juga menyatakan tidak ada temuan karena opini WTP,” katanya.
Dia juga menyinggung soal penggunaan pasal 12 huruf i UU Tipikor yang digunakan pihak Kejari terhadap tersangka AGT.
“Pasal 12 huruf i itu mengadopsi pasal 435 KUHP. Pasal itu mengisyaratkan adanya suap. Jika tidak terpenuhi maka tidak boleh dipasang. Pasal itu juga mensyaratkan ada kelalaian administrasi dan perbuatan jahat sebelumnya. Pertanyaannya, siapa yang ditahan sebelum AGT? Tidak ada,” terangnya.
Dia pun menyinggung soal proses penetapan tersangka AGT. Menurutnya, sesuai SOP yang dibuat Kejaksaan Agung, yang benar harus penggeledahan dulu baru penetapan tersangka.
“Yang benar geledah dulu baru tetap tersangka. Ini nanti ditetapkan tersangka baru esoknya penggeledahan,” katanya.
Tambahnya, pihaknya menuntut kliennya dikeluarkan dari penahanan serta dipulihkan nama baiknya.
“Kami juga menuntut kerugian moril dari klien kami sebesar Rp 10 ribu. Atau sebuah meterai 10 ribu yang diakui saat ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Michael Jacobus SH MH, kuasa hukum AGT yang lain mengatakan, dalam praperadilan pihaknya akan menguji dasar penetapan tersangka dan penahanan kliennya.
Karena dia meragukan dasar bukti pihak Kejari menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
“Pemanggilan awal sebagai saksi itu dipanggil untuk diperiksa terkait pengelolaan anggaran 2018-2020. Biasanya di surat disertakan untuk membawa dokumen terkait. Tapi tidak ada. Sehingga tidak ada dokumen yang diklarifikasikan. Sampai pada penetapan tersangka, klien kami berinisiatif membawa dokumen karena sudah mengarah ke 2019. Tapi tidak ada konfrontir mana bukti yang mereka dapat dari penggeledahan. Tidak ada bukti konfrontir dokumen surat apa yang menjadi dasar penahan mereka,” paparnya.
Dia menilai jika proses penyelidikan dan penyidikan amburadul berarti penetapan tersangka bermasalah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Frenkie Son SH MM MH ketika dimintai tanggapan soal upaya praperadilan tersebut tidak berkomentar banyak.
“Nanti kami hadir di sidang praperadilan,” singkatnya. (can)